CORETAX SYSTEM

Ada Coretax, Semua Bukti Potong Harus Cantumkan NITKU

Muhamad Wildan | Kamis, 17 Oktober 2024 | 18:00 WIB
Ada Coretax, Semua Bukti Potong Harus Cantumkan NITKU

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Coretax administration system bakal mewajibkan wajib pajak untuk mencantumkan nomor identitas tempat kegiatan usaha (NITKU) dalam setiap pembuatan bukti potong.

Merujuk pada FAQ dalam simulator coretax, DJP menekankan bahwa pencantuman NITKU penyedia barang atau jasa dalam bukti potong bersifat wajib.

"NITKU bersifat mandatory dalam pembuatan bukti potong," tulis DJP, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Baca Juga:
Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Wajib pajak pun bisa mencoba membuat bukti potong dimaksud dengan mengakses menu e-Bupot atau withholding slips yang tersedia pada simulator coretax.

Dalam simulator tersebut, wajib pajak pemotong diarahkan untuk mencantumkan NPWP atau Tax Identification Number (TIN), sekaligus NITKU atau ID Place of Business Activity of Income Recipient ke dalam bukti potong.

Sebagai informasi, NITKU adalah nomor identitas yang diberikan untuk tempat kegiatan usaha wajib pajak yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. NITKU diberikan kepada cabang dan melekat pada 1 NPWP pusat.

Baca Juga:
Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Meski secara definisi NITKU adalah nomor identitas untuk cabang, DJP telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2024 yang di dalamnya turut memuat pengaturan soal NITKU bagi wajib pajak pusat.

Bagi wajib pajak pusat, NITKU selalu berakhiran 000000. Untuk cabang, NITKU memiliki akhir 000001 dan seterusnya sesuai dengan jumlah kantor cabang yang dimiliki. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP