Ada Biaya Promosi, Wajib Pajak Badan Perlu Lampirkan Daftar Nominatif

JAKARTA, DDTCNews - Biaya promosi bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sepanjang wajib pajak melampirkan daftar nominatif terkait dengan biaya tersebut dalam SPT Tahunan PPh Badan.

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 2/2010, daftar nominatif paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, NPWP, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan, dan besarnya PPh yang dipotong.

"Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dipenuhi, biaya promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto," bunyi Pasal 6 ayat (5) PMK 2/2010, dikutip pada Senin (29/4/2024).

Biaya promosi yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto antara lain biaya iklan media elektronik, media cetak, dan media lainnya; biaya pameran produk; biaya pengenalan produk baru; dan biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.

Jika promosi dilakukan dalam bentuk pemberian sampel produk, nilai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah senilai harga pokok sampel produk yang diberikan, sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan.

Sementara itu, yang tidak termasuk biaya promosi ialah pemberian imbalan berupa uang ataupun fasilitas kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan promosi.

Biaya promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final juga tidak dikategorikan sebagai biaya promosi.

Merujuk pada Pasal 18 PP 55/2022, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan agar biaya promosi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu promosi bertujuan mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan; dikeluarkan secara wajar; dan menurut adat kebiasaan pedagang yang baik. (rig)