PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Bayangan Resesi Global, Langkah Ini Bisa Jadi Pilihan Kebijakan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 04 April 2019 | 18:49 WIB
Ada Bayangan Resesi Global, Langkah Ini Bisa Jadi Pilihan Kebijakan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Aroma resesi global mencuat karena perkembangan data-data ekonomi Amerika Serikat belum lama ini. Antisipasi harus mulai disusun pemerintah agar tidak berdampak negatif ke dalam negeri.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal mengatakan tanda resesi tersebut bersumber dari ekonomi terbesar dunia yakni Amerika Serikat. Data utang jangka pendek dan jangka panjang Negeri Paman Sam, menurutnya, serupa dengan era Great Depression pada 1929.

“Utang jangka panjang dan jangka pendek AS hampir konvergen dengan yang terjadi pada 1929,” katanya dalam diskusi public bertajuk ‘Urgensi Reformasi Pajak: Indeks Ketaatan Pajak VS Tradisi Pungli’, Kamis (4/4/2019).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Dalam kondisi ini, instrumen fiskal harus mampu berperan ekstra untuk menghadapi beberapa risiko yang mengarah pada resesi global. Ada dua pilihan kebijakan yang setidaknya menjadi arus utama kebijakan fiskal dalam dua tahun ke depan.

Pertama, melakukan pemangkasan pajak untuk menstimulus kegiatan ekonomi domestik sehingga efek negatif dari faktor eksternal dapat diminimalisasi. Kedua, memperbesar alokasi anggaran dalam pos subsidi yang diberikan pemerintah.

Kedua kebijakan ini, menurutnya, menjadi insentif untuk kegiatan konsumsi pada dua kelompok masyarakat. Kebijakan pemangkasan pajak dapat digunakan untuk menggairahkan konsumsi pada kelompok atas.

Baca Juga:
Ada Aturan Baru, Exchanger Kripto Harus Punya Hak Akses NIK Dukcapil

Kemudian, kebijakan subsidi tidak lain lagi untuk menjaga konsumsi masyarakat bawah tetap terjaga. Dua kebijakan dinilai penting karena konsumsi merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

“Secara empiris kebijakan tax cut lebih powerful ketimbang naiknya government spending (subsidi). Ini karena kebijakan potong pajak akan menyasar 20% kelompok atas yang punya porsi terbesar atas konsumsi nasional. Meskipun secara populasi kelompok ini sedikit tapi menggerayangi pergerakan konsumsi,” jelasnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB