5 Juta Sertifikat Tanah Butuh Anggaran Lebih

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan telah sepakat untuk menambah anggaran Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dalam pengadaan 5 juta sertifikat tanah untuk melaksanakan reforma agraria. Rencananya, anggaran tersebut akan cair pada Juni 2017.

Menteri ATR Sofyan Djalil meminta Menteri Keuangan agar pencairan anggaran bisa dilakukan lebih awal sebelum pembahasan APBNP pada September 2017. Menurutnya percepatan pencairan anggaran tersebut disebabkan adanya kesenjangan waktu antara pemetaan pengaturan pendaftaran sertifikat dengan pembagian sertifikat.

"Menkeu sudah sepakat mungkin Juni akan diberikan anggaran tambahan. Target kami memang 5 juta, tapi tidak semua harus dari APBN. Sudah ada dana CSR, dana APBD, dan insentif masyarakat sendiri," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Kamis (4/5).

Reforma agraria ditargetkan untuk mampu mensertifikasi 5 juta tanah, namun anggaran yang dipatok dalam APBN 2017 sangat kurang untuk menjangkaunya. Sofyan menilai anggaran yang dipatok dalam APBN 2017 hanya mampu menerbitkan 2 juta sertifikat tanah saja.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menjadwalkan pencairan anggaran tersebut agar bisa dimasukkan dalam APBN-Perubahan 2017. Namun dalam APBN 2017, pemerintah menjatah anggaran untuk sertifikasi tanah senilai Rp1,4 triliun.

"Jika anggaran baru bisa cair pada bulan September, maka nantinya akan sangat terlambat. Itu artinya, kami harus sudah yakinkan ke Menko dan Menkeu, kami butuh anggaran lebih awal. Tapi Ibu Menkeu sudah punya komitmen," pungkasnya.

Reforma agraria menjadi program yang diprioritaskan oleh pemerintah dengan mengesampingkan atau menunda pemberlakuan pengenaan pajak progresif pada tanah yang dinilai tidak produktif. (Amu)