3 Kondisi Pembayaran Pajak yang Tidak Bisa Dilakukan Pemindahbukuan

JAKARTA, DDTCNews – Pemindahbukuan (Pbk) atas pembayaran pajak dengan surat setoran pajak (SSP); surat setoran pabean, cukai, dan pajak (SSPCP); bukti penerimaan negara (BPN); dan bukti Pbk dapat dilakukan ke pembayaran PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan bea meterai.

Merujuk pada Pasal 16 ayat (1) PMK 242/2014, jika terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan Pbk. Namun, Pbk atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan bukti Pbk tidak dapat dilakukan untuk 3 perkara ini.

“[Pertama], pemindahbukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) UU PPN,” bunyi Pasal 16 ayat (9) PMK 242/2014, dikutip pada Senin (19/8/2024).

Kedua, Pbk ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.

Ketiga, Pbk ke pelunasan bea meterai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan mesin teraan meterai digital.

Saat ini, pemindahbukuan bisa dilakukan secara elektronik atau e-Pbk. Selain itu, e-Pbk juga sudah memiliki versi terbaru, yaitu e-Pbk 2.0. Dari versi terbaru itu, waktu permohonan pemindahbukuan secara elektronik pun menjadi lebih singkat dari 21 hari menjadi 10 hari kerja.

Selain itu, terdapat beberapa fitur terbaru dari aplikasi e-Pbk versi 2.0, yaitu lintas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau berbeda NPWP saat dipindahbukukan; dapat diklasifikasikan sesuai dengan kode jenis setor.

Kemudian, atas Pbk sebelumnya dapat diajukan dengan melampirkan dokumen pendukung; dapat dilakukan dengan kode verifikasi tanpa sertifikat elektronik; adanya fitur penyimpanan yang disebut draf permohonan; dan penambahan user manual.

Sebagai informasi, pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. (rig)