21 Proses Bisnis DJP Dirancang Ulang, Ini Daftarnya

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) berencana merancang ulang 21 proses bisnis guna mendukung implementasi core tax administration system.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan perancangan ulang atas 21 proses bisnis tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi pemberian layanan yang lebih efektif dan efisien.

"Perancangan ulang beberapa proses bisnis dapat menjadikan layanan DJP berjalan lebih efektif dan efisiens baik dari segi waktu, biaya, maupun sumber daya lainnya yang dibutuhkan," katanya dikutip pada Minggu (5/12/2021).

Menurut Neilmaldrin, perancangan ulang 21 proses bisnis untuk core tax administration system itu sejalan dengan tujuan reformasi perpajakan yang berupaya menciptakan sistem pajak yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

Proses bisnis DJP yang dirancang ulang tersebut antara lain pendaftaran, pengawasan kewilayahan atau ekstensifikasi, pengelolaan SPT, pembayaran, data pihak ketiga, exchange of information (EOI), penagihan, dan taxpayer account management (TAM).

Kemudian, pemeriksaan, pemeriksaan bukper dan penyidikan, compliance risk management (CRM), business intelligence, intelijen, document management system, data quality management, keberatan dan banding, non-keberatan, pengawasan, penilaian, layanan edukasi, dan knowledge management.

Dirjen Pajak Suryo Utomo sebelumnya menuturkan 21 proses bisnis didesain ulang agar lebih sesuai dengan kebutuhan operasional otoritas pajak. Nanti, 21 proses bisnis tersebut akan diintegrasikan guna menghasilkan output berupa revenue accounting.

"Output-nya adalah revenue accounting, istilah kata adalah berapa penerimaan negara dan piutang perpajakannya. Itu semua menjadi satu," tuturnya.

Pada tahun depan, pagu anggaran untuk pengembangan core tax administration system akan mencapai Rp328 miliar. (rig)