Sri Mulyani: Pajak UMKM Ditanggung Pemerintah Selama 6 Bulan

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kembali rencana pembebasan pajak penghasilan (PPh) untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selama 6 bulan.

Sri Mulyani mengatakan pajak final 0,5% terhadap omzet pelaku UMKM tersebut akan ditanggung pemerintah. Dia berjanji segera menyelesaikan peraturan menteri keuangan (PMK) tentang pembebasan pajak UMKM tersebut.

“UMKM pajaknya ditanggung pemerintah, sehingga mereka tidak perlu membayar pajak selama 6 bulan," katanya melalui konferensi video, Rabu (22/4/2020).

Sri Mulyani belum menyebutkan nilai insentif pembebasan pajak UMKM tersebut. Namun, insentif itu akan menggunakan pos anggaran dukungan industri dari belanja penanganan dampak virus Corona pada APBN yang senilai Rp70 triliun.

Sri Mulyani berharap pembebasan pajak tersebut bisa membantu UMKM bertahan di tengah tekanan akibat pandemi virus Corona. "Itu akan menjadi tambahan stimulus bagi UMKM," ujarnya.

Pembebasan pajak UMKM selama 6 bulan tersebut juga sempat diutarakan oleh Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki. Teten menyebut pembebasan pajak UMKM telah diputuskan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pekan lalu. Simak artikel ‘Wah, Pemerintah Bakal Bebaskan Pajak Pelaku UMKM Selama 6 Bulan’.

Menurut Teten, pembebasan pajak tersebut akan menjadi stimulus untuk membantu pelaku UMKM. Dia menyebut UMKM telah memberikan kontribusi besar pada produk domestik bruto nasional, yakni mencapai 60%. UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja sampai 97%. Selain itu, 99% pengusaha Indonesia adalah UMKM, yang 89% di antaranya berada di level mikro.

Selain pembebasan pajak, pelaku UMKM juga bisa merestrukturisasi kredit, subsidi bunga kredit, serta penundaan membayar kreditnya. Pemerintah juga berencana memberikan tambahan kredit modal kerja untuk para UMKM. (kaw)