Sebagian Besar Pendanaan Program PEN Berasal dari Pajak

MADURA, DDTCNews – Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dan penyesuaian untuk menanggulangi dampak kondisi pandemi Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengizinkan defisit anggaran hingga 6% yang sebelumnya hanya 3%.

Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan DJP Inge Diana Rismawanti memaparkan terdapat anggaran khusus dalam APBN 2020 untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sumber pendanaan untuk membiayai program tersebut sebagian besar berasal dari pajak.

“Itu juga merupakan bagian dari uang pajak yang disisihkan oleh pemerintah di dalam program pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya dalam Simposium Nasional Perpajakan Jurusan Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura, Rabu (24/11/2021).

Selain itu, Inge juga menyoroti tantangan dalam anggaran pada 2021. Berdasarkan pemaparannya, total belanja pemerintah 2021 sekitar Rp2.750 triliun, sedangkan penerimaan pajak hampir mencapai Rp1.250 triliun dari total pendapatan negara senilai Rp1.750 triliun.

Capaian tersebut bukanlah hal yang mudah dan menjadi tantangan yang dihadapi oleh DJP. Terlebih, DJP juga dituntut untuk mampu membantu pemerintah dalam menyiapkan sumber pendanaan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Salah satu tantangan tersebut adalah ketidakpastian perekonomian negara. Meski demikian, beberapa organisasi internasional memprediksi perekonomian di Indonesia akan segera membaik. Dengan kata lain, penerimaan pajak juga akan ikut membaik.

Selain itu, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk mendukung PEN. Pertama, penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan. Kedua, memberikan insentif bagi beberapa sektor usaha melalui PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP).

Ketiga, pengurangan angsuran PPh 25. Keempat, restitusi PPN yang dipercepat. Kelima, PPh final UMKM diberikan insentif DTP. Keenam, insentif sewa ruangan PPN DTP. Ketujuh, insentif PPN DTP untuk penyerahan rumah dan kendaraan bermotor.

Dalam pemaparannya, ia juga menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Upaya tersebut diwujudnyatakan melalui pembentukan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

UU HPP dimaksudkan untuk mencari sumber-sumber potensi pajak yang baru, menciptakan keadilan, dan meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Menurutnya, UU HPP juga akan memberikan kepastian hukum dan mengharmonisasikan ketentuan perpajakan. (vallen/rig)