KABUPATEN CIANJUR

PPKM Darurat, Pos Penerimaan Pajak Ini Dioptimalkan

Nora Galuh Candra Asmarani | Selasa, 13 Juli 2021 | 21:52 WIB
PPKM Darurat, Pos Penerimaan Pajak Ini Dioptimalkan

Ilustrasi. 

CIANJUR, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menutupi target PAD dari sejumlah sektor yang terdampak PPKM darurat. Pasalnya, pada masa penerapan PPKM darurat, ada sejumlah sektor sumber PAD yang terdampak, seperti perdagangan dan pariwisata.

“Tentunya hal ini akan memengaruhi. Namun, pengaruhi ini hanya akan berlangsung selama dua minggu. Kita ketahui bahwa perdagangan, pabrik, dan yang lainnya dihentikan selama PPKM darurat," kata Herman di Pendopo Cianjur, Senin (12/7/2021).

Baca Juga:
Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

Kendati demikian, menurut Herman, ada beberapa pos yang tidak terdampak PPKM darurat, seperti PBB-P2 dan BPHTB. Herman menyatakan langkah yang diambil hanya temporer karena setelah PPKM darurat selesai, PAD dari berbagai sektor terdampak dapat kembali normal

"Masih banyak sektor PAD yang tidak terganggu oleh PPKM darurat dan akan dioptimalkan. Saya optimistis PAD Cianjur bisa tercapai. Dampak PPKM Darurat ini terhadap PAD tidak akan terlalu signifikan. Mudah-mudahan setelah 20 Juli nanti akan kembali pulih dan normal," jelas Herman.

Selain itu, Herman menambahkan program pembangunan infrastruktur sepeti jalan dan jembatan dipastikan tetap berjalan selama PPKM darurat.

“Kita jalan terus. Adapun untuk kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, kita menggunakan dari anggaran yang tidak strategis," ucapnya, seperti dilansir bogor.suara.com. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

14 Juli 2021 | 03:41 WIB

ppkm ini berdampak hotel dan pariwisata. menurut saya agar penerimaan pajaknya tetap optimal maka harus memberikan intensif terhadap pajak di sektor tersebut

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:00 WIB PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN PURWOREJO

Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

Selasa, 24 Desember 2024 | 10:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Antisipasi Dampak Opsen, Pemprov Kalbar Beri Keringanan Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra