KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tembus 100%, Pertama Kali Setelah 12 Tahun

Redaksi DDTCNews | Senin, 27 Desember 2021 | 17:31 WIB
Penerimaan Pajak Tembus 100%, Pertama Kali Setelah 12 Tahun

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Realisasi penerimaan pajak kembali melampaui target 100%. Ditjen Pajak (DJP) mencatatkan neto penerimaan pajak sampai dengan 26 Desember 2021 sejumlah Rp1.231,87 triliun. Angka ini setara dengan 100,19% dari target yang diamanatkan dalam APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun.

Perlu diingat, capaian penerimaan yang tembus target 100% ini merupakan pertama kali dalam 12 tahun terakhir. Pencapaian penerimaan pajak yang tembus target terakhir kali terjadi pada 2008 di bawah pemerintahan Presiden SBY. Saat itu, posisi Menteri Keuangan juga dijabat Sri Mulyani.

Pada 2008, pemerintah berhasil mencatatkan penerimaan pajak Rp571 triliun, atau 106,7% dari target APBN sejumlah Rp535 triliun. Sejak saat itu, selama 12 tahun anggaran pemerintah tak berhasil mencatatkan penerimaan melampaui target yang dituangkan dalam APBN.

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Dirjen Pajak Suryo Utomo ikut mengungkapkan kebahagiaannya atas keberhasilan otoritas dalam mencapai target penerimaan setelah 12 tahun menunggu. Menurutnya, ada banyak faktor yang memengaruhi capaian ini, terutama dukungan dan pertisipasi seluruh wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

"Kami, seluruh jajaran DJP mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan partisipasi wajib pajak yang dalam kondisi sedemikian sulit akibat pandemi Covid-19, masih tetap patuh dan taat menjalankan kewajiban perpajakannya," kata Suryo dikutip dari siaran pers DJP, Senin (27/12/2021).

Namun, Suryo juga memberi catatan atas capaian ini. Euforia atas tercapainya target pajak, menurutnya, tak boleh berlebihan. Dia mengingatkan bahwa tantangan ke depan makin berat. Tahun 2022 menjadi tahun krusial sebagai periode terakhir defisit APBN boleh melebihi 3%. Sementara pada 2023 mendatang, defisit APBN harus sudah kembali di bawah 3%.

Baca Juga:
Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

"Penerimaan negara dituntut makin besar untuk dapat memenuhi defisit APBN," kata Suryo.

DJP, ujar Suryo, akan terus mengevaluasi kinerja tahun 2021 ini. Otoritas akan menyisir kembali kinerja sepanjang 2021 sebagai bekal bersiapan kinerja pada 2022 mendatang.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan apresiasinya atas capaian otoritas pajak. Menurutnya, prestasi ini menjadi bekal DJP untuk melanjutkan tugas-tugas berkaitan dengan penerimaan pajak di masa depan.

Baca Juga:
Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

"Hari ini adalah hari yang bersejarah. Di tengah pandemi Covid-19, di saat pemulihan ekonomi masih berlangsung, Anda mampu mencapai target 100% bahkan sebelum tutup tahun," kata Sri Mulyani di tengah rapimnas IV DJP.

Sampai saat ini tercatat ada 138 KPP di seluruh Indonesia yang berhasil mencapai target penerimaan pajak di atas 100%. Selain itu, ada 7 kanwil yang juga berhasil mencapai target yang ditetapkan. Ketujuh kanwil tersebut adalah Kanwil DJP Jakarta Selatan I; Kanwil DJP Wajib Pajak Besar; Kanwil DJP Jakarta Khusus; Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku utara; Kanwil DJP Kalimantan Barat; Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah; serta Kanwil DJP Jakarta Utara. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Dr. Bambang Prasetia 29 Desember 2021 | 21:40 WIB

Lumayan..sesuai target..khan targetnya sdh diturunkan.. dan yang penting kenaikan Tax Rasio harus menjadi harapan ...klo Tax Rasion masih dibawah 10% dari PDB artinya..siap2 defisit anggaran yang sellu naik..disamping tingkat tambalan utang terus bekak ,,dan juga krn perkembangan pelayanan/layanan publik dan juga penmabahan tambalan PMN yang dibutuhkan krn bleeding sebagian besar BUMN.. mencapai >1/4 Penerimaan . Potret ini harus dipercantik bukan kaca yang disalahkan.. namun bgmn kerja2 keras yng didukukng oleh Tax Payer. Ada pepatah klo gak cinta suatu negeri ya gak bisa ikhlas untuk bayar2 .. kuajiban..aalagi suka rela. Dgn kata lain bhw masyarakat harus didrive untuk tambah percaya pad penyelenggaraaan pemerintahan. Believe and govt trust menjadi penting.. .dlm pengelolaan penerimaan dan penyelenggaraan negara.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:30 WIB KPP MADYA DUA BANDUNG

Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU