PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Mudahkan Wajib Pajak, Samsat Payment Point Disediakan

Nora Galuh Candra Asmarani | Senin, 07 September 2020 | 12:11 WIB
Mudahkan Wajib Pajak, Samsat Payment Point Disediakan

Ilustrasi. (foto: Humas Pemprov Kaltara)

TANJUNG SELOR, DDTCNews – Untuk memperluas jaringan pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengandalkan Samsat Payment Point.

Kepala BP2RD Kaltara Ishak mengatakan program ini mempermudah wajib pajak yang jauh dari kantor Samsat induk. Ishak menjelaskan Samsat Payment Point sudah direalisasikan sejak 2018. Saat ini, Samsat Payment Point telah ada pada 10 titik dan akan ditambah 2 titik lagi untuk dioperasikan pada 2021.

“Dua titik Payment Point yang rencananya dioperasikan pada 2021 berada di Malinau. Ditambah lagi 1 unit Samsat Keliling,” tuturnya, dikutip pada Senin (7/9/2020).

Baca Juga:
Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Adapun 10 Samsat Payment Point yang sudah beroperasi antara lain berada di Kabupaten Bulungan 3 titik, Nunukan 2 titik, dan Tarakan 5 titik. Selain Samsat Payment Point, BP2RD juga mengoperasikan Samsat Keliling pada ketiga kabupaten tersebut masing-masing 1 unit.

Samsat Payment Point ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan. Untuk itu, masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan 5 tahunan tetap harus bertandang ke kantor samsat induk.

Ishak menyebut keberadaan Samsat Payment point ditujukan untuk meningkatkan penerimaan PKB. Terlebih pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kaltara cukup tinggi. Sesuai dengan data BP2RD Kaltara, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kaltara hingga Juni 2020 tercatat sebanyak 345.086 unit.

Baca Juga:
Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

“Sasarannya, tentu saja meningkatkan perolehan pajak daerah melalui pembayaran PKB. Total kendaraan yang terdaftar 345.086 unit. Untuk rata-rata pertumbuhan kendaraan bermotor roda 2 di Kaltara, tiap bulan mencapai 1.601 unit. Untuk roda 4, sebanyak 221 unit per bulan,” tuturnya.

Guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kemudahan pelayanan, BP2RD Kaltara juga mengandalkan teknologi informasi, yaitu melalui e-Samsat atau Samsat Elektronik. Layanan daring ini menggandeng Bankaltimtara dan dapat digunakan untuk melunasi PKB secara online.

“Secara teknis, setelah pajak dibayar secara online, bukti pembayaran dapat disetorkan ke Samsat kabupaten/kota. Pembayaran dapat dilakukan di teller Bankaltimtara atau ATM Bankaltimtara,” tutur Ishak, seperti dilansir dari situs web Humas Pemprov Kaltara. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

08 September 2020 | 09:15 WIB

Pelayanan pajak berupa Samsat Payment Point seperti ini memang sangat diperlukan bagi masyarakat luas agar dapat melaksanakan kewajiban pajaknya secara mudah. Pelayanan-pelayanan ini juga perlu disediakan lebih masif lagi, karena di beberapa titik tertentu terdapat penumpukan pelayanan #CMIIW. Selain itu, layanan-layanan secara online seperti e-Samsat juga perlu dioptimalkan lagi yang tentunya dibarengi dengan sosialisasi kepada masyarakat.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan