DDTC PODTAX

Memajaki Orang Kaya, Solusi Krisis?

Redaksi DDTCNews | Rabu, 16 September 2020 | 13:35 WIB
Memajaki Orang Kaya, Solusi Krisis?

BELUM optimalnya kinerja penerimaan dari wajib pajak orang pribadi nonkaryawan masih menjadi tantangan hingga saat ini. Kondisi ini juga menunjukkan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak Indonesia.

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2021, pemerintah mengakui kepatuhan wajib pajak yang rendah akan terus menghambat target penerimaan. Tax ratio Indonesia yang relatif rendah ketimbang negara lain mengindikasikan masih ada compliance gap dan policy gap dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

Baca Juga:
Family Office: Rezim Baru, Jangan Buru-Buru

Oleh karena itu, salah satu fokus pemerintah adalah meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak melalui edukasi secara efektif dan peningkatan pelayanan, termasuk terhadap golongan high net worth individual (HNWI).

Terkait HNWI –yang masuk dalam kelompok wajib pajak orang pribadi nonkaryawan–, belakangan marak wacana atau usulan mengenai pengenaan pajak tambahan. Dalam situasi krisis akibat pandemi Covid-19, pengenaan pajak ini dinilai akan menjadi burden sharing. Namun, apakah ini bisa menjadi solusi di Indonesia?

Pada episode kesepuluh DDTC PodTax kali ini, Lenida Ayumi bersama dengan Dosen PKN STAN Kristian Agung P. Mereka berdiskusi seputar penerapan pajak atas HNWI sebagai langkah mengatasi krisis ekonomi. Penasaran? Selengkapnya di DDTC PodTax!


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

17 September 2020 | 11:51 WIB

Postax DDTC memang selalu mudah dimengerti dan berisi berita-berita yang up to date. Di negara berkembang, pajak orang pribadi memiliki kontribusi yang tinggi dalam pemasukan sektor perpajakan. dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, semoga indonesia juga dapat mengikuti jejak tersebut.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:45 WIB TAJUK PAJAK

Family Office: Rezim Baru, Jangan Buru-Buru

Selasa, 02 Juli 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Luhut Susun Regulasi Family Office, Cakup Pajak hingga Pencucian Uang

Selasa, 12 Maret 2024 | 16:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Biden Usulkan Orang-Orang Kaya di AS Dikenai Pajak Minimum 25 Persen

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?