Dear DJP.. Ini Lho Keluhan Pelaku Usaha Soal Perpanjangan Insentif

JAKARTA, DDTCNews - Para pelaku usaha di Indonesia ternyata masih menghadapi beberapa kendala untuk melanjutkan insentif pajak 2021 karena sosialisasi yang belum masif.

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama mengatakan pelaku usaha memiliki banyak pertanyaan kepada Ditjen Pajak (DJP) terkait dengan implementasi PMK No.9/2021.

Menurutnya, sebagian besar pelaku usaha mendapatkan kendala pada aspek administrasi saat mengajukan perpanjangan insentif. "Sudah banyak yang coba [ajukan permohonan perpanjangan insentif], tapi mereka responsnya kenapa belum bisa," katanya Senin (8/2/2021).

Siddhi melanjutkan beberapa kendala yang dihadapi pelaku usaha adalah mengartikan notifikasi 'Sudah Pernah Mengajukan Fasilitas'. Menurutnya, DJP perlu mempertegas arti notifikasi itu kepada wajib pajak apakah notifikasi tersebut hanya sekadar informasi atau ada aspek lain dari hal tersebut.

Kemudian, sistem DJP Online sampai Senin siang (8/2/2021) belum mengakomodasi pelaporan insentif untuk masa pajak Januari 2021. Hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan bagi pelaku usaha yang hendak memanfaatkan perpanjangan insentif pajak sampai masa pajak Juni 2021.

"Kemudian di pelaporannya juga tidak keluar masa Januari 2021. Pilihannya stop di masa pajak Desember 2020," terangnya.

Siddhi menambahkan anggota Apindo sangat antusias dengan kebijakan insentif pajak yang diperpanjang. Oleh karena itu, sedapat mungkin fasilitas bisa dimanfaatkan mulai masa pajak Januari 2021 atau mendapatkan insentif pajak secara penuh.

"Hampir semua [pengusaha memanfaatkan insentif pajak 2020] itu melanjutkan," imbuhnya.

Saat ini, pemerintah telah memperpanjang periode insentif untuk 6 jenis pajak hingga 30 Juni 2021 antara lain PPh Pasal 21 DTP, PPh final UMKM DTP, insentif PPh final jasa konstruksi, insentif PPh Pasal 22 Impor, diskon angsuran PPh Pasal 25 dan insentif restitusi PPN dipercepat.

Jumlah klasifikasi lapangan usaha (KLU) penerima insentif pada PMK 9/2021 juga lebih banyak ketimbang PMK 86/2020 s.t.d.d PMK 110/2020. Penambahan KLU diberikan untuk pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi PPN dipercepat. (Bsi)