BANTUAN SOSIAL

Catat! Ini Syarat UMKM Penerima Bansos Produktif

Dian Kurniati | Kamis, 13 Agustus 2020 | 12:08 WIB
Catat! Ini Syarat UMKM Penerima Bansos Produktif

Ilustrasi. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki (kedua kanan) didampingi Bupati Pekalongan Asip Kholbihi (kiri) mengamati produksi kain batik di industri batik Syukestex, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat (7/8/2020). Dalam kunjungan itu, menteri menargetkan untuk mendorong seluruh UMKM naik kelas agar penyerapan tenaga kerja lebih besar, sehingga dapat mengurangi jumlah usaha-usaha mikro yang tidak terserap di sektor informal. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/pras.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah menetapkan sejumlah persyaratan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang layak menerima bantuan sosial (bansos) produktif senilai Rp2,4 juta dari pemerintah.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan syarat utama penerima bansos tersebut adalah benar-benar memiliki UMKM. Menurutnya, pemerintah bersama lembaga penyalur kredit akan memastikan bansos produktif itu bisa diterima secara tepat sasaran.

"Kami perlu tegaskan bahwa memang harus betul-betul si penerima ini memiliki usaha mikro," katanya melalui konferensi video, Rabu (12/8/2020). Simak artikel ‘Mau Dapat Bansos Produktif UMKM? Anda Bisa Daftar ke Dinas Koperasi’.

Baca Juga:
Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Teten mengatakan pemerintah saat ini telah mengumpulkan data sekitar 17 juta UMKM sebagai calon penerima bansos produktif. Data tersebut berasal dari Dinas Koperasi dan UMKM di berbagai daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga bank wakaf mikro.

Menurut Teten, data akan melewati proses verifikasi dengan melibatkan perbankan maupun BUMN penyalur kredit mikro, seperti PT Permodalan Nasional Madani (PNM). "Kami yakin, mudah untuk meng-cleansing data seperti itu," ujarnya.

Selain memiliki UMKM, Teten menambahkan penerima bansos produktif juga harus memenuhi syarat lain. Pelaku UMKM merupakan warga negara Indonesia (WNI), bukan anggota TNI/Polri atau pegawai BUMN/BUMD, serta memiliki rekening bank aktif.

Baca Juga:
PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Syarat lainnya, pelaku UMKM belum pernah atau tidak sedang menerima pinjaman dari perbankan. Teten beralasan pemerintah ingin bansos produktif menjadi semacam hibah modal kerja bagi usaha mikro yang belum atau tidak sedang menerima kredit usaha.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempat mengungkapkan salah satu kriteria penerima bansos produktif yakni memiliki saldo dalam jumlah kecil di rekeningnya. Dia menyebut pada bank BRI saja terdapat hampir 9 juta rekening yang memiliki saldo kurang dari Rp1 juta atau Rp2 juta.

Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan pemerintah tetap melakukan verifikasi agar penerimanya tepat dan akurat. "Ini untuk usaha kecil menengah. Kita akan memilih bagaimana targeting ke mereka," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp28,8 triliun untuk program bansos produktif yang akan menjangkau sekitar 12 juta UMKM. Bansos produktif itu rencananya diluncurkan pada 17 Agustus 2020, dengan penerima tahap pertama sebanyak 9,1 juta UMKM. Simak artikel ‘Bansos Produktif UMKM Dirilis 17 Agustus, Ini Ekspektasi Pemerintah’.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

19 Agustus 2020 | 01:23 WIB

saya jual kaos kaki di banjir kanal timur duren sawit

19 Agustus 2020 | 01:22 WIB

tolong ekonomi saya.. saya jual kaos kaki di Bkt

15 Agustus 2020 | 12:03 WIB

#MariBicara sungguh membantu program pemerintah ini,dan bagus walau saya belum menikmatinya untuk usaha yang saya jalani saat ini

15 Agustus 2020 | 06:14 WIB

#MariBicara Saran saya buat pemerintah agar pendampingan di buat dalam skema wilayah kelurahan yg bertanggung jawab dalam semua penyaluran dana...karena itu juga berdampak kepada kinerja kepala desa atau lurah...diluar itu akan banyak spekulan yg mencari kesempatan... Terima kasih

14 Agustus 2020 | 22:32 WIB

#MariBicara.bantuan usaha hibah dari pemerinta hanya buat bantuan pengembangan usaha UMKM.tapi kebanyakan pelaku UMKM ketika sudah mendapatkan bantuan modal usaha malah di salah gunakan buat belanja dan rekreasi.ingat ini buat modal usaha bukan buat soping dan jalan jalan.thank

14 Agustus 2020 | 21:49 WIB

kalo persyaratan nya ketat, sulit umkm utt mengakses

14 Agustus 2020 | 21:47 WIB

#MariBicara...mhn maaf waktu kami mengikuti acara zoom meeting dengan deputi pembiayaan, belia asdep pembiayaan menyatakan bahwa persyaratan penerima bansos umkm walaupun tidak memiliki no rekening bank bisa mengakses, asal ybs punya usaha, no ktp dan no hp yg aktif itu aja syarat mutlaknya....mhn penjelasan krn beda dgn keterangan artikel ini...notabene para pelaku usaha mikro bahkan ultra mikro banyak yg tidak mempunyai no rekening mhn solusi🙏

14 Agustus 2020 | 13:43 WIB

#MariBicara,,, Pertama kali tahu berita ini dari group UMKM bulan juli,langsung daftar siapa tahu dapet.Semoga Agustus ini terealisasi dan bisa tepat sasaran,butuh banget tambahan modal biar usaha ttp bertahan selama pandemi.Amin

14 Agustus 2020 | 10:54 WIB

#Mari bicara,........Sy Ibu Rmh tangga/single parent, punya usaha frozen food di rmh dan online, punya tab. Simpedes BRI, akses untuk mendptkan bansos umkm, bgmana caranya? smoga bermanfaat,

14 Agustus 2020 | 07:31 WIB

#MariBicara saya pelaku usaha mikro san sudah daftar dan mengajukan untuk mendapatkan dana hibah ini....semoga tidak seperti bantuan yang lain ...seperti undian

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Minggu, 22 Desember 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tegaskan Threshold PPh Final UMKM dan PKP Tetap Rp4,8 Miliar

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember