KEBIJAKAN PAJAK

Banyak Insentif, Investasi Kendaraan Listrik Diharapkan Makin Menarik

Dian Kurniati | Jumat, 15 Oktober 2021 | 17:00 WIB
Banyak Insentif, Investasi Kendaraan Listrik Diharapkan Makin Menarik

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Perindustrian berharap berbagai insentif perpajakan yang telah disediakan pemerintah saat ini dapat mendorong terbentuknya ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan insentif yang diberikan untuk BEV terdiri atas insentif fiskal dan nonfiskal. Menurutnya, banyak insentif fiskal yang dapat dimanfaatkan investor di bidang pengembangan dan produksi kendaraan listrik di Indonesia.

"Pemerintah memberikan insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk, bea masuk ditanggung pemerintah, dan supertax deduction untuk kegiatan kegiatan research and development," katanya, Jumat (15/10/2021).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Saat ini, lanjut Agus, beberapa investor telah masuk ke Indonesia untuk memproduksi kendaraan listrik, termasuk komponen pendukung seperti baterai. Dia berharap banyak masyarakat yang beralih menggunakan kendaraan listrik pada 2030.

Pemerintah menargetkan produksi kendaraan listrik mencapai 3 juta unit pada 2030 terdiri atas 600.000 unit mobil dan 2,45 juta sepeda motor. Pemerintah juga akan mendorong kendaraan listrik makin populer di kalangan masyarakat, melalui suatu kebijakan.

Rencananya, pemerintah akan membuat ketentuan yang mewajibkan penggunaan mobil listrik di instansi pemerintah. Dia memperkirakan pembelian kendaraan listrik bisa mencapai 535.000 unit, terdiri atas 135.000 unit mobil dan 400.000 unit motor.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

"Untuk percepat popularisasi penggunaan BEV, pemerintah akan menetapkan road map pembelian EV di instansi pemerintah," ujarnya.

Saat ini, pemerintah juga telah menerbitkan perpres yang mengatur percepatan kendaraan berbasis baterai. Harapannya, percepatan tersebut dapat menekan produksi emisi karbon hingga 2,7 juta ton untuk kendaraan roda empat atau lebih dan 1,1 juta ton untuk motor pada 2030. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

21 Oktober 2021 | 12:15 WIB

Dengan adanya pemberian insentif ini, diharapkan produksi dan permintaan mobil listrik dapat meningkat sehingga bisa berdampak positif juga terhadap lingkungan.

16 Oktober 2021 | 00:05 WIB

kebijakan yang dibuat mestinya menguntungkan semua pihak. Tidak hanya satu pihak yang diuntungkan. Diharapkan banyaknya insentif semakin banyak pula yang berinvestasi.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN