Zimra Mulai Pungut Pajak dalam Mata Uang Asing

HARARE, DDTCNews – Otoritas pajak Zimbabwe (Zimra) telah mengumpulkan pajak dalam mata uang asing dari sejumlah perusahaan. Pajak yang dibayarkan tersebut sengaja tidak dikonversi terlebih dulu ke mata uang ZWD.

Komisaris Jenderal Zimra Faith Mazani mengatakan pembayaran pajak dengan mata uang asing telah berjalan dan berlaku pada perusahaan yang meraih laba dalam nominal mata uang asing. Skema ini untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pay-AS-You-Earn (PAYE).

“Pemajakan dengan mata uang asing dilakukan dalam rangka mendorong pendapatan pajak secara cepat. Ke depan kami akan membuat rekening terpisah yang dikhususkan untuk menampung pembayaran pajak dalam mata uang asing,” ujarnya di Harare, Minggu (30/12).

Pemajakan tersebut berlaku pada berbagai transaksi baik pada barang maupun jasa. Tak hanya PPN dan PAYE, otoritas juga mewajibkan capital gains tax (CGT) serta beberapa perpajakan lainnya agar disetor dalam mata uang asing sesuai dengan proses transaksinya.

Pemajakan menggunakan mata uang terkait tersebut diterbitkan karena perdagangan yang menggunakan multi-currencies justru mendapatkan keuntungan yang jumlahnya akan lebih besar jika uang tersebut dikonversikan sebelum disetorkan ke otoritas pajak.

Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah telah meminta Zimra untuk segera memperketat mekanisme pengumpulan pajak. Pemerintah ingin otoritas pajak menyumbat celah-celah kebijakan yang disalahgunakan untuk meminimalisir setoran pajak.

Pemerintah berharap penerimaan negara akan semakin meningkat sehingga bisa dimanfaatkan untuk mendanai sektor penting, seperti layanan sosial dan pembangunan infrastruktur yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Zimbabwe.

Kendati skema penyetoran pajak ini sudah berjalan, namun pemerintah masih menemukan beberapa perusahaan yang justru tidak menyetor PPN dalam mata uang asing. Namun, justru perusahaan tersebut mengambil keuntungan dari peluang arbitrase di pasar informal.

Sektor informal sendiri hingga kini masih menjadi persoalan bagi para petugas pajak, karena wajib pajak bertransaksi menggunakan uang tunai sehingga petugas sulit untuk mengetahui berapa pajak yang telah disetorkan konsumen.

Hingga saat ini, Kementerian Keuangan dan Pengembangan Ekonomi Zimbabwe masih berupaya untuk mengejar wajib pajak yang memiliki harta, sekaligus memverifikasi asal penghasilan dan disesuaikan dengan pajak yang disetor.

Ke depannya, seperti dilansir thezimbabwedaily.com, Zimra juga ingin menyederhanakan sistem pajak untuk usaha kecil maupun sektor informal. Dengan demikian, para pelaku usaha terkait bisa berkontribusi pada penyetoran pajak secara adil. (Bsi)