PODTAX

Yon Arsal: 3 Faktor ini Tentukan Kinerja Rasio Pajak Indonesia

Redaksi DDTCNews | Minggu, 20 Desember 2020 | 09:12 WIB
Yon Arsal: 3 Faktor ini Tentukan Kinerja Rasio Pajak Indonesia

RASIO pajak merupakan isu krusial bagi suatu negara, tidak hanya bagi kinerja pajak namun juga sebagai suatu ukuran daya saing. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia saat ini cenderung menggunakan ukuran rasio pajak dalam arti luas—seluruh penerimaan perpajakan ditambah dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA)—agar selaras jika dibandingkan dengan negara lain.

Kendati demikian, rasio pajak dalam arti luas juga belum mencakup seluruh komponen penerimaan. “Saat ini, pemerintah juga tengah berusaha untuk mendekatkan komponen rasio pajak dengan metodologi yang dapat diperbandingkan dengan negara lain.” Ujar Yon pada DDTC Podtax.

Menurutnya, kesepahaman definisi rasio pajak menjadi penting mengingat ukuran ini digunakan secara universal dalam melihat kinerja pajak suatu negara. Tak hanya itu, rasio pajak juga seringkali dikaitkan dengan kemampuan fiskal pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selain perihal definisi yang berbeda, Yon kemudian juga menyampaikan tiga faktor yang menentukan besaran rasio pajak di suatu negara. Ketiganya meliputi struktur ekonomi, kapasitas administrasi, dan pilihan kebijakan pajak.

Lantas, bagaimana kondisi tiga faktor tersebut dalam konteks Indonesia? Strategi apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk tingkatkan kinerja rasio pajak? Yuk langsung simak obrolan lengkap dari DDTC PodTax episode kali ini melalui Youtube atau Spotify!

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN