World Bank: Perbaikan Administrasi Pajak Kerek Penerimaan 0,6% PDB

JAKARTA, DDTCNews – World Bank menilai reformasi perpajakan yang diawali dengan tax amnesty dan perbaikan administrasi perpajakan memiliki dampak positif terhadap kinerja penerimaan pajak.

World Bank, dalam laporan bertajuk “Public Expenditure Review: Spending for Better Results”, mencatat reformasi administrasi perpajakan yang dimulai pada 2016 berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak pada 2018 sebesar 0,6% dari PDB.

“Pemerintah Indonesia telah meningkatkan kemudahan membayar pajak melalui beberapa langkah seperti faktur PPN elektronik, dan sistem elektronik e-Filing untuk pajak penghasilan perusahaan dan pemotongan pajak dari gaji karyawan," tulis World Bank, dikutip pada Rabu (24/6/2020).

Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan tax amnesty untuk meningkatkan penerimaan dan memperluas basis pajak dalam jangka menengah. Secara jangka panjang, revisi atas undang-undang (UU) perpajakan juga sedang disusun beserta strategi reformasi untuk beberapa tahun ke depan.

Efektivitas dari perbaikan administrasi perpajakan ini juga sejalan dengan temuan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri dalam working paper-nya yang berjudul “Tax Administration vs Tax Rates: Evidence from Corporate Taxation in Indonesia”.

Dalam working paper tersebut, perbaikan administrasi pajak dengan memindahkan pelayanan wajib pajak besar dari KPP Pratama ke KPP Madya mampu meningkatkan penerimaan tanpa membebani wajin pajak dengan tarif yang lebih tinggi.

Hal ini dikarenakan KPP Madya memiliki rasio petugas pajak terhadap wajib pajak yang lebih tinggi dibandingkan KPP Pratama. Langkah ini membuat petugas pajak tidak perlu lagi memprioritaskan wajib pajak tertentu. Perlakuan terhadap masing-masing wajib pajak pun menjadi seragam.

Reformasi administrasi pajak melalui pembagian tugas yang lebih efektif dan efisien ini pun akan terus dilanjutkan dengan kebijakan ekstensifikasi berbasis kewilayahan yang bakal dilakukan oleh KPP Pratama mulai 2020 dan tahun-tahun ke depan.

KPP Pratama mengemban tugas untuk melakukan pengawasan melalui penelitian atas wajib pajak strategis dan melakukan pengawasan dengan basis kewilayahan atas wajib pajak lainnya. Simak artikel ‘Mulai Hari Ini, KPP Pratama Jalankan Pengawasan Berbasis Kewilayahan’.

Meski KPP Pratama masih mengemban tugas untuk melakukan pengawasan wajib pajak strategis, pengawasan nantinya bakal lebih banyak dilakukan oleh KPP Madya, KPP di Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. (kaw)