KOTA BALIKPAPAN

Warga Harus Tahu! Pemkot Gelar Lagi Pemutihan Denda Pajak

Dian Kurniati | Kamis, 10 Februari 2022 | 09:45 WIB
Warga Harus Tahu! Pemkot Gelar Lagi Pemutihan Denda Pajak

Ilustrasi.

BALIKPAPAN, DDTCNews - Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, memberikan insentif pajak daerah untuk memeriahkan HUT ke-125 kota tersebut.

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan Haemusri Umar mengatakan pemberian insentif diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurutnya, wajib pajak yang ingin menikmati insentif cukup melapor ke BPPDRD.

"Misal pada saat pembayaran laporkan ke kami, maka kita hapuskan denda administrasinya," katanya, Rabu (9/2/2022).

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Haemusri mengatakan insentif penghapusan denda tersebut berlaku untuk 10 jenis pajak daerah. Khusus pajak bumi dan bangunan (PBB), insentif berlaku mulai 1 Februari hingga 30 September 2022.

Adapun pada jenis pajak lainnya, penghapusan denda hanya diberikan pada Februari 2022. Penghapusan denda itu berlaku untuk masa pajak tahun 2020 ke bawah.

Dia berharap kebijakan tersebut akan efektif menyelesaikan piutang pajak daerah yang mencapai Rp311,7 miliar pada 31 Desember 2020. Dari angka tersebut, piutang terbesar disumbang dari PBB senilai RP282,4 miliar.

Baca Juga:
Pemeriksa dan Juru Sita Pajak Perlu Punya Keterampilan Sosial, Kenapa?

Menurutnya, piutang pajak tersebut sebenarnya masuk piutang yang kedaluarsa atau tidak berjalan. Misalnya pada kawasan Balikpapan Baru yang awalnya hanya punya 1 Nomor Objek Pajak (NOP), kini dipecah-pecah menjadi beberapa NOP, sedangkan NOP yang lama tidak dihapuskan sehingga tercatat sebagai piutang lama.

Kasus tersebut biasanya terjadi ketika ada proyek pengembangan perumahan. Dengan kondisi tersebut, dia meminta wajib pajak melaporkan ke BPPDRD agar dilakukan verifikasi dan validasi terhadap objek pajak.

Dia menambahkan saat ini BPPDRD memiliki agenda untuk melakukan pembaruan basis data pajak daerah. Menurutnya, partisipasi wajib pajak untuk melapor sangat penting untuk memperbaiki basis data tersebut.

"Pada momentum HUT Kota, ayo kita kolaborasi dengan para pelaku usaha properti perumahan. Bantu kami terkait piutang ini karena yang menciptakan piutang dari mereka-mereka juga," ujarnya dilansir inibalikpapan.com. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 10:00 WIB KOTA PONTIANAK

Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

Senin, 21 Oktober 2024 | 11:00 WIB KOTA BALIKPAPAN

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor hingga Umrah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja