Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Unggahan KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan di media sosial.
JAKARTA, DDTCNews - Aktris Shireen Sungkar membagikan pengalamannya mendatangi kantor pelayanan pajak (KPP). Kunjungan Shireen ke kantor pajak bertujuan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Shireen mengatakan pelayanan di kantor pajak sudah makin rapi dan baik. Menurutnya, petugas di KPP akan membantu wajib pajak yang berkunjung, termasuk jika memerlukan konsultasi pajak.
"Pelayanannya baik banget, rapi, dan semuanya ramah. Sangat membantu apa yang saya butuhkan," katanya dalam video yang diunggah akun Instagram @pajakpsg, Kamis (9/2/2023).
Dalam video yang diunggah, Shireen juga turut menyampaikan dukungan kepada KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Pada beberapa unggahan di Instagram, KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan aktif mengingatkan wajib pajak agar segera melaporkan SPT Tahunan 2022 dan melakukan validasi data nomor induk kependudukan (NIK) pada KTP menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) wajib pajak orang pribadi.
UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat dilaksanakan 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret 2023. Sementara, untuk SPT tahunan wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 30 April 2023.
Wajib pajak pun dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan, baik secara manual maupun online, yakni melalui e-filing atau e-form.
Penyampaian SPT Tahunan yang terlambat juga akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Denda terlambat melaporkan SPT Tahunan pada orang pribadi adalah senilai Rp100.000, sedangkan pada wajib pajak badan Rp1 juta.
Di sisi lain, integrasi NIK sebagai NPWP telah diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kebijakan ini juga sudah mulai diterapkan pada 14 Juli 2022 dan ditargetkan berlaku sepenuhnya pada 1 Januari 2024.
Proses validasi juga dapat dilakukan secara online melalui situs pajak.go.id. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
