INGGRIS

Wah, Rencana Kenaikan Pajak Dieksekusi Maret 2021

Redaksi DDTCNews | Senin, 18 Januari 2021 | 14:42 WIB
Wah, Rencana Kenaikan Pajak Dieksekusi Maret 2021

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak. (Foto: Toby Melville/thetimes.co.uk)

JAKARTA, DDTCNews - Wacana kenaikan tarif pajak di Inggris makin kuat terdengar menjelang pergantian tahun anggaran negara pada Maret 2021, seiring dengan pengeluaran belanja dalam jumlah besar untuk penanggulangan Covid-19.

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak mengatakan dirinya sudah mengadakan pembicaraan dengan PM Boris Johnson. Boris diharapkan menggunakan anggaran pada 3 Maret untuk mengumumkan perpanjangan dukungan pemerintah, termasuk cuti dan skema pinjaman bisnis.

"Pengeluaran Covid sebesar £280 miliar (Rp5.353 triliun) adalah hal benar untuk dilakukan, tapi seiring waktu kami harus mengendalikan keuangan negara," katanya seperti dikutip thetimes.co.uk, Senin (18/1/2021).

Baca Juga:
Ada Efisiensi Tata Kelola, Prabowo Sebut Kepercayaan Investor Membaik

Wacana kenaikan pajak untuk menambal anggaran negara mendekati kenyataan dengan munculnya beberapa opsi perubahan kebijakan pajak di Inggris. Sejumlah pejabat Depkeu menyebutkan perubahan kebijakan pajak tersebut menyasar korporasi dan pajak atas properti.

Petinggi otoritas fiskal Negeri Ratu Elizabeth menerangkan pemerintah tengah mendesain kebijakan untuk meningkatkan tarif PPh badan Inggris yang berlaku saat ini sebesar 19%. Kebijakan tersebut akan dirilis jika program vaksinasi berjalan lancar pada tahun ini.

Perubahan kebijakan pajak juga akan berlaku untuk sektor properti. Depkeu dilaporkan akan menghapus pungutan bea meterai dan pajak lokal untuk kepemilikan properti atau council tax. Kedua pungutan tersebut akan dihapus dan digantikan pajak properti yang berlaku secara nasional.

Baca Juga:
Memahami Aspek Perpajakan di Yurisdiksi Lain dengan Sertifikasi ADIT

Media Inggris menyebut dua rencana perubahan kebijakan pajak itu akan mendapatkan dukungan parlemen. Pasalnya, kenaikan tarif untuk PPh badan merupakan cara paling adil untuk meningkatkan pendapatan negara karena menyasar kepada entitas bisnis yang menghasilkan keuntungan.

Selain itu, konsolidasi fiskal juga dibutuhkan dalam pengelolaan anggaran dalam jangka panjang. Lonjakan belanja pemerintah untuk penanganan pandemi diproyeksikan membuat defisit anggaran menembus £395 miliar. Angka tersebut 7 kali lipat lebih besar dari defisit anggaran 2019/2020.

Proyeksi defisit anggaran 2020/2021 akan mencapai 19% dari produk domestik bruto (PDB) tahunan Inggris. Kalkulasi tersebut, seperti dilansir cityam.com, setara dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah pada era Perang Dunia II pada 1944/1945. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 22 November 2024 | 14:49 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Efisiensi Tata Kelola, Prabowo Sebut Kepercayaan Investor Membaik

Kamis, 31 Oktober 2024 | 08:18 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Memahami Aspek Perpajakan di Yurisdiksi Lain dengan Sertifikasi ADIT

Selasa, 29 Oktober 2024 | 09:55 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Pentingnya Sertifikat ADIT untuk Hadapi Tantangan Lanskap Pajak Global

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?