INGGRIS

Wah, Rencana Kenaikan Pajak Dieksekusi Maret 2021

Redaksi DDTCNews | Senin, 18 Januari 2021 | 14:42 WIB
Wah, Rencana Kenaikan Pajak Dieksekusi Maret 2021

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak. (Foto: Toby Melville/thetimes.co.uk)

JAKARTA, DDTCNews - Wacana kenaikan tarif pajak di Inggris makin kuat terdengar menjelang pergantian tahun anggaran negara pada Maret 2021, seiring dengan pengeluaran belanja dalam jumlah besar untuk penanggulangan Covid-19.

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak mengatakan dirinya sudah mengadakan pembicaraan dengan PM Boris Johnson. Boris diharapkan menggunakan anggaran pada 3 Maret untuk mengumumkan perpanjangan dukungan pemerintah, termasuk cuti dan skema pinjaman bisnis.

"Pengeluaran Covid sebesar £280 miliar (Rp5.353 triliun) adalah hal benar untuk dilakukan, tapi seiring waktu kami harus mengendalikan keuangan negara," katanya seperti dikutip thetimes.co.uk, Senin (18/1/2021).

Baca Juga:
Ada Efisiensi Tata Kelola, Prabowo Sebut Kepercayaan Investor Membaik

Wacana kenaikan pajak untuk menambal anggaran negara mendekati kenyataan dengan munculnya beberapa opsi perubahan kebijakan pajak di Inggris. Sejumlah pejabat Depkeu menyebutkan perubahan kebijakan pajak tersebut menyasar korporasi dan pajak atas properti.

Petinggi otoritas fiskal Negeri Ratu Elizabeth menerangkan pemerintah tengah mendesain kebijakan untuk meningkatkan tarif PPh badan Inggris yang berlaku saat ini sebesar 19%. Kebijakan tersebut akan dirilis jika program vaksinasi berjalan lancar pada tahun ini.

Perubahan kebijakan pajak juga akan berlaku untuk sektor properti. Depkeu dilaporkan akan menghapus pungutan bea meterai dan pajak lokal untuk kepemilikan properti atau council tax. Kedua pungutan tersebut akan dihapus dan digantikan pajak properti yang berlaku secara nasional.

Baca Juga:
Memahami Aspek Perpajakan di Yurisdiksi Lain dengan Sertifikasi ADIT

Media Inggris menyebut dua rencana perubahan kebijakan pajak itu akan mendapatkan dukungan parlemen. Pasalnya, kenaikan tarif untuk PPh badan merupakan cara paling adil untuk meningkatkan pendapatan negara karena menyasar kepada entitas bisnis yang menghasilkan keuntungan.

Selain itu, konsolidasi fiskal juga dibutuhkan dalam pengelolaan anggaran dalam jangka panjang. Lonjakan belanja pemerintah untuk penanganan pandemi diproyeksikan membuat defisit anggaran menembus £395 miliar. Angka tersebut 7 kali lipat lebih besar dari defisit anggaran 2019/2020.

Proyeksi defisit anggaran 2020/2021 akan mencapai 19% dari produk domestik bruto (PDB) tahunan Inggris. Kalkulasi tersebut, seperti dilansir cityam.com, setara dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah pada era Perang Dunia II pada 1944/1945. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 22 November 2024 | 14:49 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Efisiensi Tata Kelola, Prabowo Sebut Kepercayaan Investor Membaik

Kamis, 31 Oktober 2024 | 08:18 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Memahami Aspek Perpajakan di Yurisdiksi Lain dengan Sertifikasi ADIT

Selasa, 29 Oktober 2024 | 09:55 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Pentingnya Sertifikat ADIT untuk Hadapi Tantangan Lanskap Pajak Global

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis