Wah, Pembebasan PKB & BBNKB Perwakilan Asing Kini Sudah Online

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan digitalisasi layanan permohonan pembebasan pajak kepada perwakilan negara asing dan organisasi internasional.

Pembebasan diberikan atas beban pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) berdasarkan asas timbal balik kepada kedutaan besar dan organisasi internasional berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 93/2019.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafari mengatakan kebijakan ini merupakan tonggak awal dari transformasi digital perpajakan ke depan.

"Bapenda DKI Jakarta melalui transformasi digital ini, terus mengembangkan sistem pelayanan secara online untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan pajak daerah," ujar Tsani dalam keterangan resminya, Jumat (27/11/2020).

Selama ini, proses pembebasan PKB dan BBNKB bagi pewakilan negara asing dan organisasi internasional dilakukan secara manual bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, dan Polri.

Sepanjang 2019, Bapenda DKI Jakarta bersama dengan instansi terkait telah menerbitkan 980 surat keterangan bebas (SKB) PKB dan BBNKB. Per 2020, Indonesia tercatat menjadi 328 perwakilan negara asing dan organisasi internasional.

Melalui kebijakan terbaru ini, sistem Bapenda DKI Jakarta, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Sekretariat Negara telah terintegrasi secara elektronik dan pembebasan PKB serta BBNKB dapat dilakukan sepenuhnya melalui sistem elektronik melalui bapenda.jakarta.go.id.

Pada laman tersebut terdapat layanan single sign on yang terintegrasi dengan sistem fasilitas diplomatik Kementerian Luar Negeri. Permohonan SKB juga dapat dicek proses melalui e-tracking dan e-notification.

Dengan sistem terbaru ini, Tsani menambahkkan, penerbitan SKB akan dipangkas menjadi maksimal hanya selama 3 hari kerja. (Bsi)