EKONOMI DIGITAL

Wah, Jokowi Yakin RI Bisa Jadi Raksasa Digital Setelah China dan India

Dian Kurniati | Senin, 11 Oktober 2021 | 12:37 WIB
Wah, Jokowi Yakin RI Bisa Jadi Raksasa Digital Setelah China dan India

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Indonesia berpeluang menjadi salah satu raksasa ekonomi digital di dunia.

Menurut presiden, perkembangan ekonomi digital perlu dijaga sekaligus difasilitasi agar tumbuh sehat untuk mendukung perekonomian masyarakat. Menurutnya, masih banyak ruang bagi ekonomi digital Indonesia untuk berkembang menjadi raksasa seperti China dan India.

"Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India," katanya, Senin (11/10/2021).

Baca Juga:
Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jokowi mengatakan ekonomi digital tumbuh dengan cepat selama pandemi Covid-19. Menurutnya, momentum tersebut harus dimanfaatkan agar bisa terus berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian masyarakat.

Dia menilai ekonomi digital juga bisa membawa Indonesia menjadi ekonomi terbesar ketujuh dunia pada 2030. Namun, semua pemangku kepentingan harus mendukung upaya pembentukan ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan.

Tantangan lain yang jadi catatan presiden, ekosistem keuangan digital harus memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan sosial lainnya. Langkah ini perlu disiapkan demi mencegah kerugian sekaligus meningkatkan perlindungan kepada masyarakat

Baca Juga:
Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

"Pembiayaan fintech juga harus didorong untuk kegiatan produktif membangun kemudahan akses memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan," ujarnya.

Jokowi menambahkan digitalisasi ekonomi salah satunya perlu menyasar kelompok UMKM yang memiliki kontribusi besar pada perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, dia kemudian meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membantu UMKM agar lebih banyak melakukan transaksi digital sehingga minim aktivitas fisik dan dapat naik kelas menjadi go digital.

Di sisi lain, Jokowi meminta OJK terus meningkatkan inklusi keuangan kepada masyarakat. Menurutnya, inklusi keuangan yang dibarengi dengan literasi keuangan akan mempermudah akses keuangan bagi masyarakat, khususnya lapisan menengah ke bawah. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci