Wah! Bank di Financial Center IKN Terbebas dari PPh Badan dan PPh 21

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengatakan laba kegiatan usaha perbankan yang beroperasi di financial center Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal terbebas dari pajak penghasilan (PPh) badan. Tak hanya itu, pegawainya juga terbebas dari PPh Pasal 21.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot mengatakan sepanjang perbankan menempatkan dana di financial center IKN, laba yang berasal dari operasi perbankan di IKN tidak dipungut PPh.

"Kalau menempatkan dana atau operasional di financial center IKN setelah itu ada keuntungan, ini tidak dipungut PPh badan. Jadi cakupannya cukup luas," ujar Yuliot, dikutip Senin (13/3/2023).

Yuliot mengatakan laba yang berasal dari kegiatan perbankan di luar IKN tetap dikenai PPh badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, pegawai perbankan yang bekerja di IKN juga bakal terbebas dari kewajiban membayar PPh Pasal 21. Sesuai dengan Pasal 50 PP 12/2023, pegawai tertentu mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). "Untuk profesional yang bekerja di IKN juga dibebaskan dari PPh," ujar Yuliot.

Untuk diketahui, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) sektor perbankan, asuransi, dan keuangan syariah di financial center berhak mendapatkan fasilitas pengurangan PPh badan atau tax holiday.

Tax holiday diberikan sebesar 100% dari jumlah PPh badan yang terutang atas bagian penghasilan yang digunakan untuk investasi atau membiayai pembangunan, pengembangan, dan kegiatan ekonomi di IKN atau daerah mitra.

Jika penanaman modal dilakukan sejak 2023 hingga 2035, tax holiday diberikan selama 25 tahun pajak. Jika penanaman modal baru dilakukan pada 2036 hingga 2045, durasi tax holiday berkurang jadi 20 tahun pajak.

Bila perbankan mendapatkan persetujuan tax holiday financial center IKN, perbankan harus merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 2 tahun sejak persetujuan diberikan. Realisasi penanaman modal dan kegiatan usaha juga harus disampaikan.

Perbankan juga harus menyelenggarakan pembukuan yang terpisah antara penanaman modal yang mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas tax holiday. (sap)