Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea Cukai (DJBC) mencatat 83 perusahaan telah memanfaatkan relaksasi pelunasan cukai selama 90 hari, dari normalnya 2 bulan, terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan relaksasi tersebut diatur dalam PMK 74/2022. Menurutnya, relaksasi diberikan untuk melonggarkan arus kas (cash flow) perusahaan pada fase pemulihan dari pandemi Covid-19.
"Ini diberikan dan manfaatnya akan membantu likuiditas perusahaan," katanya, dikutip pada Minggu (19/7/2022).
Nirwala menuturkan pagu penundaan pelunasan pita cukai 90 hari yang sudah diberikan mencapai Rp58,44 triliun. Dari dokumen CK-1 yang dirilis, pita cukai yang lunas senilai Rp1,54 triliun dengan outstanding Rp13,3 triliun.
Dia menjelaskan pemberian relaksasi pembayaran cukai menjadi bentuk dukungan pemerintah untuk memberi keringanan pada para pelaku usaha. Hal itu juga sejalan dengan kebijakan serupa yang telah diberikan pada 2020 dan 2021.
Nirwala menilai relaksasi itu akan mendorong produktivitas dan melonggarkan arus kas pengusaha pabrik barang kena cukai di tengah pandemi Covid-19.
PMK 74/2022 mengatur pengusaha pabrik dapat diberikan penundaan pelunasan cukai dalam waktu 90 hari setelah Kepala Kantor Bea Cukai menetapkan keputusan pemberian penundaan berdasarkan permohonan dan perhitungan pagu penundaan yang diajukan.
Di sisi lain, pengusaha pabrik juga harus melakukan pembaruan jaminan berdasarkan keputusan pemberian penundaan.
Perhitungan pagu penundaan tersebut sebesar 4,5 kali dari rata-rata nilai cukai paling tinggi sesuai dengan pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir.
Namun, atas pemesanan pita cukai dengan penundaan yang jatuh tempo melewati 31 Desember 2022, jatuh tempo pelunasannya ditetapkan pada 31 Desember 2022. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.