Utang Pemerintah Tembus Rp7.000 Triliun, Sri Mulyani Bilang Begini

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat posisi utang pemerintah hingga akhir Februari 2022 mencapai Rp7.014,58 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 40,17%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai rasio utang pemerintah tersebut masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. Namun, ia menegaskan pemerintah akan terus berupaya menyehatkan APBN sehingga utang makin terkendali.

"Ini tetap kami jaga secara sangat hati-hati dan prudent karena kita juga melihat tekanan seluruh dunia terhadap negara negara akan meningkat," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (13/4/2022).

Sri Mulyani menuturkan pemerintah tengah melakukan konsolidasi untuk menyehatkan kembali APBN, setelah bekerja keras karena pandemi Covid-19. Menurutnya, tekanan pada APBN juga dihadapi semua negara di dunia.

Dalam situasi tersebut, ia menilai rasio utang pemerintah Indonesia masih lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara Asean, G-20, atau bahkan seluruh dunia. Negara seperti Sri Lanka bahkan menyatakan gagal bayar utang luar negeri atau default.

Sri Mulyani menjelaskan pemerintah dalam menjaga rasio utang juga mengedepankan pemanfaatan pembiayaan nonutang. Misal, optimalisasi pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL) sebagai buffer fiskal, serta implementasi SKB I dan III dengan Bank Indonesia.

"Kami juga mengoptimalkan dari belanja negara maupun pendapatan negara yang saat ini mengalami peningkatan karena komoditas yang meningkat," ujarnya.

Pada akhir Februari 2022, posisi utang pemerintah mencapai Rp7.014,58 triliun dengan mayoritas berasal dari surat berharga negara (SBN). Kontribusi SBN terhadap stok utang pemerintah mencapai 87,88% atau Rp6.164,2 triliun.

Sementara itu, komposisi utang pinjaman dari pinjaman tercatat hanya 12,12% atau senilai Rp850,38 triliun. (rig)