UTANG LUAR NEGERI

Utang Luar Negeri Pemerintah Naik Lagi, Ini Sebabnya

Redaksi DDTCNews | Jumat, 15 Maret 2019 | 17:47 WIB
Utang Luar Negeri Pemerintah Naik Lagi, Ini Sebabnya

Ilustrasi gedung Kemenkeu. 

JAKARTA, DDTCNews – Kebijakan menarik pembiayaan pada awal tahun atau front loading membuat posisi Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah naik pada akhir Januari 2019. Laju pertumbuhan utang pemerintah juga tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Bank Indonesia (BI) merilis data ULN pemerintah per Januari 2019 senilai US$187,2 miliar (sekitar Rp2.670 triliun). Nilai ini tercatat tumbuh 3,7% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bila dibandingkan dengan bulan Desember 2018 maka laju pertumbuhan utang pemerintah sebesar 3,1%.

“Pertumbuhan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh arus masuk dana investor asing di pasar SBN domestik selama Januari 2019, yang menunjukkan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia,” tulis BI dalam keterangan resminya, Jumat (15/3/2019).

Baca Juga:
Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Otoritas moneter menyatakan pertumbuhan ULN pemerintah ini tidak selamanya buruk. Pasalnya, kenaikan posisi ULN pemerintah memberikan kesempatan lebih besar bagi pemerintah dalam pembiayaan belanja negara dan investasi pemerintah.

Kenaikan ULN pemerintah ini berbanding lurus dengan kenaikan ULN secara keseluruhan. Posisi ULN Indonesia yang terdiri dari utang pemerintah, BI, dan sektor swasta senilai US$383,3 miliar. Angka ini tercatat naik US$5,5 miliar (sekitar Rp78,4 triliun) dari periode yang sama tahun lalu.

Komposisi ULN tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$190,2 miliar, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar US$193,1 miliar. Diukur secara tahunan, ULN Indonesia pada Januari 2019 tumbuh 7,2% pada periode yang sama tahun lalu.

Baca Juga:
Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Struktur ULN Indonesia, menurut BI, tetap sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Januari 2019 di kisaran 36%. Rasio tersebut masih berada di kisaran rata-rata negara peers.

“Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki porsi 86,2% dari total ULN,” imbuh BI.

Berbeda dengan ULN pemerintah yang terpantau tumbuh lebih tinggi, ULN sektor swasta justru melambat. Posisi ULN swasta sebesar US$193,1 miliar tercatat meningkat US$1,5 miliar, atau tumbuh 10,8%. Posisi ULN swasta ini melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,5% (yoy).

“Bank Indonesia dan pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” jelas bank sentral. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata