Usul Skema PPN Final, Begini Penjelasan Dirjen Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mengusulkan skema PPN final dalam revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) guna memberikan kemudahan bagi UMKM sekaligus sektor-sektor tertentu yang kesulitan dalam menghitung pajak masukannya.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan karakteristik pelaku usaha seperti itu perlu diberikan kemudahan agar mereka bisa melaksanakan kewajiban PPN-nya.

"Kami coba mem-propose untuk beberapa kelompok diberi kemudahan dalam menghitung dan menyetorkan PPN. Sederhananya kita finalkan," ujar Suryo dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (5/7/2021).

Menurut pemerintah, beberapa jenis usaha yang tergolong kesulitan untuk menghitung pajak masukan antara lain sektor perdagangan mobil bekas, emas perhiasan, dan jasa biro pariwisata.

Tidak hanya memberikan kemudahan kepada sektor yang kesulitan menghitung pajak masukan, PPN final ini juga akan mengakomodasi sektor-sektor yang memiliki pajak masukan tergolong kecil, seperti jasa keuangan dan jasa kesehatan.

“Jadi, pajak keluaran dan pajak masukan seharusnya itu kita tentukan nilai tertentu jumlah pajak yang seharusnya disetor PKP [pengusaha kena pajak]. Ini memberikan kemudahan kepada UMKM dan kegiatan usaha lain yang wajib melaksanakan kewajiban PPN," ujar Suryo.

Secara spesifik, ketentuan ini nantinya akan merevisi Pasal 8A dan Pasal 9 UU PPN yang saat ini berlaku. Untuk saat ini, dasar pengenaan pajak (DPP) pajak keluaran menggunakan nilai lain bila tidak terdapat harga jual atau bila DPP sulit ditentukan.

Selain ketentuan tersebut, UU PPN yang saat ini berlaku juga memungkinkan PKP tertentu untuk menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan.

"Jadi betul-betul dalam skema yang kami bangun ini, ada situasi memudahkan para wajib pajak PPN ini dengan cara sederhana, yaitu dengan pengenaan PPN final itu sendiri," ujar Suryo. (kaw)