AGENDA PAJAK

Universitas Airlangga Gelar Seminar Pajak Soal PPN dan NPWP, Tertarik?

Redaksi DDTCNews | Selasa, 28 Juni 2022 | 10:30 WIB
Universitas Airlangga Gelar Seminar Pajak Soal PPN dan NPWP, Tertarik?

SURABAYA, DDTCNews – Himpunan Mahasiswa D-III Perpajakan Universitas Airlangga menggelar Seminar Nasional Perpajakan 2022.

Acara bertajuk Reformasi Perpajakan Pasca Terbit UU HPP terhadap PPN dan NPWP pada era Post-Pandemic ini akan diadakan pada Sabtu, 16 Juli 2022. Acara akan diadakan melalui platform Zoom Meeting pada pukul 12.00 WIB—selesai.

Seminar ini akan menghadirkan 3 narasumber yang kompeten. Pertama, Dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Bani Alkausar. Kedua, Partner DDTC Fiscal Research & Advisory B. Bawono Kristiaji. Ketiga, Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya Ditjen Pajak Yudha Wijaya.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Seminar ini juga akan menghadirkan Dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Choirul Anam sebagai moderator. MC dalam acara ini adalah Mahasiswa Aktif D-III Perpajakan Vokasi Universitas Airlangga Jennifer Grace Wungkana.

Seperti diketahui, tema seminar nasional sangat relevan dengan dinamika yang terjadi pada dunia perpajakan di Indonesia. Ada sejumlah kebijakan yang masuk dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Salah satu kebijakan yang menarik untuk diulas terkait dengan PPN. Selain perubahan tarif, ada sejumlah pengaturan baru dari sisi pemberian fasilitas PPN. Kebijakan ini tentu saja akan berpengaruh bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selain PPN, salah satu kebijakan yang layak untuk dibahas lebih lanjut mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi. Kebijakan ini juga disebut menjadi salah satu upaya untuk memperluas basis pajak.

Adapun acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Untuk menjadi peserta seminar, Anda hanya perlu melakukan pendaftaran melalui laman https://bit.ly/SemNasPerpajakan2022. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi contact person Natasya Dewanti (085648346113 atau Line @tasyadwnt. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja