Undang-Undang Diamendemen, WP Badan Bisa Mencicil Pembayaran Pajak

TASHKENT, DDTCNews – Guna memberikan kemudahan kepada wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Pemerintah Uzbekistan resmi mengesahkan undang-undang pembayaran pajak secara angsuran.

Presiden Republik Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev mengatakan pemerintah resmi mengamendemen Undang-Undang No. ZRU-722. Menurutnya, amendemen tersebut bertujuan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Untuk menjaga kelangsungan usaha, wajib pajak yang tidak mampu membayar utang pajak diberikan hak untuk membayarnya secara mencicil,” katanya seperti dilansir Kun.uz, Selasa (2/11/2021).

Pajak yang diperbolehkan untuk dibayar secara mencicil meliputi pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), cukai, pajak penggunaan tanah, pajak penggunaan air, pajak properti, dan pajak sosial.

Untuk memperoleh fasilitas cicilan pajak, wajib pajak badan harus memenuhi persyaratan. Syarat tersebut antara lain telah menjalankan usaha minimal tiga tahun, telah membayar pajak tepat waktu, dan mampu membuktikan adanya kesulitan membayar pajak tepat waktu.

Apabila memenuhi dua persyaratan utama, wajib pajak badan akan memperoleh fasilitas angsuran pajak. Namun demikian, pajak yang dapat diangsur tersebut dibatasi hanya sampai dengan 50% dari keseluruhan kewajiban pajaknya.

Selain kepada wajib pajak dalam negeri, fasilitas ini juga berlaku bagi residen asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Uzbekistan berupa impor barang selama lebih dari tiga tahun.

Perlu diketahui, terdapat sekkitar 201.000 wajib pajak badan yang beroperasi lebih dari tiga tahun di Uzbekistan. Jumlah tersebut merupakan 67,7% dari keseluruhan wajib pajak badan yang beroperasi di Uzbekistan.

Tahun lalu, pemerintah memberikan keringanan tarif pajak bagi wajib pajak badan sebagai salah satu upaya dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19. Selain itu, Pemerintah juga memberikan insentif berupa penundaan pembayaran pajak bagi 224.000 wajib pajak. (rizki/rig)