Tutup Kebocoran Penerimaan, Sri Mulyani Beberkan Beberapa Strategi

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menutup kebocoran pada penerimaan negara.

Presiden meminta faktor-faktor yang menyebabkan kebocoran penerimaan dapat diperhatikan. Selain itu, presiden juga meminta optimalisasi penerimaan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan dilakukan.

"Pak presiden terus menyampaikan agar kebocoran penerimaan negara, terutama dari tindakan-tindakan ilegal, untuk menjadi pusat perhatian, dan juga dari sisi intensifikasi dan ekstensifikasi dari perpajakan," kata Sri Mulyani, dikutip pada Rabu (11/12/2024).

Menteri keuangan menjelaskan pemerintah menargetkan pendapatan negara 2025 senilai Rp3.005,1 triliun. Angka ini akan diperoleh melalui upaya pengumpulan sumber penerimaan negara dari pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBP secara maksimal.

Menurutnya, pemerintah akan terus melaksanakan reformasi perpajakan dan menyusun program optimalisasi penerimaan, termasuk menggunakan teknologi digital.

Pemerintah juga menyiapkan coretax administration system, serta menyempurnakan sistem CEISA yang telah berjalan di kepabeanan dan cukai.

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, kegiatan joint program dan penegakan hukum juga terus dilaksanakan sebagaimana perintah presiden.

Dari sisi global, pemerintah juga terus mengikuti perkembangan persaingan perpajakan antarnegara. Dalam hal ini, pemerintah akan menjaga basis perpajakan Indonesia tak mengalami erosi dari praktik-praktik perpajakan global yang memfasilitasi terjadinya tax evasion dan tax avoidance.

"Untuk mengejar berbagai potensi penerimaan dengan tetap menjaga iklim investasi, penerimaan negara baik dari perpajakan dan PNBP dilakukan dengan tetap menjaga aspek keadilan," tutur Sri Mulyani. (rig)