Tutup Celah Pajak, Pajak Kondominium Dinaikkan

TOKYO, DDTCNews – Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan warisan atas kondominium yang bertingkat tinggi. Ini bertujuan untuk menutupi celah pajak yang dimanfaatkan oleh orang-orang kaya yang membeli unit untuk tujuan penghematan pajak.

Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga mengatakan rencana ini menyertakan perubahan dalam reformasi pajak yang garis besarnya akan dikompilasi pada bulan Desember mendatang. Tarif baru akan berlaku untuk bangunan kondominium baru berjumlah 20 lantai atau lebih yang dijual pada 2018 dan seterusnya.

“Kami sedang mempertimbangkan metode pajak atas aktiva tetap yang mencerminkan harga pasar dan masalah ini akan dibahas untuk dimasukkan dalam reformasi perpajakan ke depan,” katanya kepada wartawan hari Senin, (24/10).

Pada bangunan kondominium yang bertingkat tinggi di daerah metropolitan, unit yang berada di tingkat tertinggi akan dikenakan harga yang lebih tinggi dibandingkan pada ukuran yang sama di tingkat yang lebih rendah.

Hal tersebut dikarenakan unit yang lebih tinggi dapat melihat pemandangan yang jauh lebih bagus dan indah dibanding unit yang berada di tingkat yang lebih rendah. Menurut Pusat Penelitian Sistem Penilaian Properti, harga per lantai ruangan di tingkat yang lebih tinggi adalah 46% lebih besar dibanding rata-rata unit di tingkat yang lebih rendah.

Namun, berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, setiap unit akan dinilai sama untuk tujuan perpajakan dengan memisahkan nilai bangunan dengan jumlah unitnya. Jadi tingkat yang lebih tinggi di kondominium akan dikenakan pajak yang relatif ringan terhadap harga yang sebenarnya. Untuk alasan seperti inilah membeli unit kondominium bertingkat tinggi akan lebih menghemat pajak warisan dibandingkan dengan mewarisi uang tunai.

Sedangkan, berdasarkan sistem penilaian baru yang sedang dipertimbangkan oleh Kementerian Urusan Internal, valuasi kondominium di tingkat menengah akan tetap sama, dengan itu unit di tingkat yang lebih tinggi secara bertahap akan meningkat dan unit ditingkat yang lebih rendah akan menurun.

Sebagai contoh, sebuah properti senilai ¥50 juta atau sekitar Rp 6,2 miliar akan dikenakan PBB sebesar ¥ 700.000 (Rp87 juta). Jika nilai appraisalnya naik menjadi ¥55 juta, maka tagihan pajak akan naik menjadi ¥770.000 (Rp96,6 juta).

Kendati demikian, sepeti dilansir dalam nikkei.com, perubahan ini tak lantas memengaruhi properti yang ada agar terhindar dari reaksi warga yang telah membeli kondominium berdasarkan sistem perpajakan saat ini. (Amu)