AMERIKA SERIKAT

Tunggu Parlemen, Pajak Berbasis Jarak Tempuh Segera Diterapkan

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 19 Desember 2019 | 15:55 WIB
Tunggu Parlemen, Pajak Berbasis Jarak Tempuh Segera Diterapkan

Ilustrasi.

WASHINGTON, DDTCNews – Komisi Transportasi Negara Bagian Washington (Washington State Transportation Commission/WSTC) menyetujui serangkaian rekomendasi terkait dengan penerapan pajak berbasis jarak tempuh (pay-per-mile tax).

WSTC akan mengirimkan rekomendasi tersebut kepada Badan Legislatif, Gubernur Washington Jay Inslee, dan Komisi Jalan Raya Federal pada 13 Januari 2020. Melalui rekomendasi itu, WSTC mendesak badan legislatif untuk mengambil langkah bertahap guna merealisasikan pay-per-mile tax.

"Pajak bahan bakar masih berlaku, tetapi kita tahu itu akan gagal di masa depan karena semakin maraknya mobil berbahan bakar efisien. Terlebih, saat ini semakin banyak orang yang memiliki mobil tersebut," kata Reema Griffith, Direktur Eksekutif WSTC.

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Adapun rekomendasi tersebut menguraikan ide terkait dengan bagaimana Washington dapat beralih dari pajak bahan bakar menuju pay-per-mile tax. Selain itu, WSTC juga merekomendasikan agar pemerintah mulai mengenakannya pada kendaraan hybrid dan listrik terlebih dahulu.

Namun, WSTC tidak memberikan rekomendasikan garis waktu untuk mengganti pajak bahan bakar dengan pay-per-mile tax. WSTC hanya menyatakan proses peralihan itu setidaknya membutuhakn waktu 10 tahun.

Lebih lanjut, WSTC menekankan pay-per-mile tax dimaksudkan sebagai pengganti pajak bahan bakar, bukan sebagai pajak tambahan. Adanya rekomendasi ini menjadi langkah maju untuk lebih dekat dengan penerapan pay-per-mile tax, meski masih harus mendapat persetujuan parlemen

Baca Juga:
Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Adapun Washington merupakan salah satu negara bagian di Amerika Serikat yang memiliki tarif pajak bahan bakar tertinggi, yaitu sebesar 49,4 sen per galon. Namun, keberadaaan mobil berbahan bakar efisien membuat penerimaan dari pajak bahan bakar turun dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk itu, WSTC merekomendasikan pengalihan dari pajak bahan bakar menuju pay-per-mile tax dengan mematok tarif 2,4 sen per mil. Namun, tarif final atas pay-per-mile tax akan ditetapkan oleh anggota parlemen Washington.

Ketua WSTC Jerry List mengatakan pendapatan pajak bahan bakar mulai menurun karena kehadiran kendaraan berbahan bakar efisiensi yang terus meningkat. Pendapatan dari pajak bahan bakar diproyeksikan akan turun hingga 45% pada 2035.

Baca Juga:
Kamala Harris Janjikan Insentif Pajak untuk Sektor Manufaktur

Untuk itu, pada tahun lalu, Washington mulai menguji pay-per-mil tax melalui proyek percontohan yang diikuti sekitar 2.000 relawan. Dalam sebuah survei, hampir setengah dari relawan yang merespons mendukung penerapan pay-per-mil tax setelah turut mengujinya.

"Ini adalah langkah pertama yang penting untuk memastikan keamanan pendanaan masa depan untuk jalan dan jembatan tua di Washington,” kata Jerry List, seperti dilansir ifiberone.com. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Rabu, 16 Oktober 2024 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Senin, 30 September 2024 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Perusahaan Pindah Pabrik ke Luar AS, Trump Bakal Kenai Bea Masuk 200%

Minggu, 29 September 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Kamala Harris Janjikan Insentif Pajak untuk Sektor Manufaktur

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN