AMERIKA SERIKAT

Trump & Mnunchin Kembali Fokus ke Reformasi Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 27 Maret 2017 | 17:32 WIB
 Trump & Mnunchin Kembali Fokus ke Reformasi Pajak Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Steven Mnunchin

WASHINGTON, DDTCNews – Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Steven Mnunchin mengatakan akan fokus terhadap administrasi reformasi pajak agar dapat disetujui oleh Kongres pada Agustus mendatang. Menyusul adanya penolakan atas RUU Kesehatan baru pengganti Obamacare.

Mnunchin mengatakan telah mengawasi pekerjaan dalam penyususan Rancangan Undang-Undang (RUU) reformasi pajak selama dua bulan terakhir agar dapat segera diperkenalkan. Ia menambahkan dalam RUU ini akan mencakup pembahasan pemotongan pajak penghasilan individu dan perusahaan.

“Perawatan kesehatan adalah masalah yang sangat rumit. Sementara, di sisi lain pembahasan reformasi pajak masih jauh lebih sederhana dan lebih mudah untuk dilaksankan,” ungkapnya, Jumat (24/3).

Baca Juga:
Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Menurutnya, pemerintah harus kembali fokus terhadap RUU reformasi pajak agar dapat dimenangkan dalam persetujuan Kongres pada Agustus mendatang. Tetapi, jika timeline pembahasan RUU reformasi pajak tertunda, aa berharap proposal dapat dibahas sebelum musim gugur tiba.

Sementara itu, seperti dilansir dalam ABC News, Sekretaris pers Sean Spicer mengakui batas waktu penyelesaian RUU reformasi pajak pada bulan Agustus dinilai cukup ambisius untuk proyek yang sangat rumit dan komprehensif ini. Namun, ia menambahkan inilah tujuan dari administrasi untuk tetap taat pada aturan.

Terkait dengan tambahan pajak untuk orang pribadi yang berpenghasilan tinggi, Mnunchin menjelaskan hingga saat ini, Presiden Trump masih berfokus pada pemotongan pajak penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan menengah saja.

“Jadi fokus utama kami dalam pemotongan pajak masyarakat berpenghasilan menengah saja. Untuk masyarakat berpenghasilan tinggi apakah akan dipotong pajak atau ditambah pajak masih belum kami lakukan pembahasan lebih lanjut,” tuturnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Senin, 03 Februari 2025 | 08:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Presiden Trump Siapkan Tarif Bea Masuk untuk Impor dari Uni Eropa

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Selasa, 04 Februari 2025 | 12:30 WIB CORETAX SYSTEM

Integrasikan Pengawasan WP, Coretax Perlu Terhubung ke Semua Instansi

Selasa, 04 Februari 2025 | 12:00 WIB PMK 81/2024

PMK 81/2024 Ubah Aturan Penyetoran PPh PHTB oleh Instansi Pemerintah

Selasa, 04 Februari 2025 | 11:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Rekening dalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Selasa, 04 Februari 2025 | 11:00 WIB PMK 136/2024

Mengawal Pajak Minimum Global Sejak Awal

Selasa, 04 Februari 2025 | 10:30 WIB KABUPATEN SLEMAN

Ada Kenaikan NJOP, Pemda Pastikan Tidak Berlaku Massal

Selasa, 04 Februari 2025 | 10:00 WIB APBN 2025

Prabowo Instruksikan Penghematan, Kemenkeu Siap Efisiensi Anggaran

Selasa, 04 Februari 2025 | 09:10 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Airlangga Minta Ada Perlakuan Khusus Bagi PKP Consumer Goods

Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah