STATISTIK KEPABEANAN

Tren Penyaluran Insentif Fiskal KITE Industri Kecil Menengah

Dian Kurniati | Rabu, 15 Februari 2023 | 13:00 WIB
Tren Penyaluran Insentif Fiskal KITE Industri Kecil Menengah

Ilustrasi.

SEJAK 2017, pemerintah menyediakan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) untuk industri kecil dan menengah (IKM). Melalui fasilitas ini, para pelaku IKM akan memperoleh fasilitas yang berguna untuk memulai atau meningkatkan kapasitas ekspor.

Pemberian fasilitas KITE IKM diatur berdasarkan PMK 177/2016 s.t.d.d PMK 110/2019. Fasilitas yang diberikan berupa pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai/pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM) tidak dipungut. Pembebasan tersebut diberikan untuk IKM yang melakukan pengolahan, perakitan, atau pemasangan bahan baku yang hasil produksinya untuk diekspor.

Fasilitas tersebut dapat diberikan terhadap impor bahan baku, impor mesin, serta impor barang contoh.

Penerima fasilitas KITE IKM harus memenuhi kriteria sebagai industri kecil atau industri menengah. Kriteria industri kecil bisa dipenuhi apabila nilai investasinya sampai dengan Rp1 miliar atau kekayaan bersih Rp50 juta hingga Rp500 juta atau hasil penjualannya dalam rentang Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar.

Sementara itu, industri menengah dipenuhi apabila nilai investasinya berada dalam rentang Rp1 miliar hingga Rp15 miliar atau kekayaan bersih Rp500 juta hingga Rp10 miliar atau hasil penjualannya Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

Selain itu, penerima fasilitas KITE IKM juga harus memenuhi sejumlah kriteria lain, antara lain menjalankan usaha ekonomi produktif yang melakukan kegiatan olah rakit pasang, memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi untuk minimal selama 2 tahun, bersedia dan mampu mendayagunakan sistem aplikasi (modul) kepabeanan, serta bertanggung jawab dalam hal terjadi penyalahgunaan atas fasilitas yang diberikan.

Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mencatat sudah ada 118 perusahaan penerima fasilitas KITE IKM hingga 2022. Angkanya meningkat dari tahun pertama fasilitas ini berlaku pada 2017 lalu, yakni baru 44 perusahaan.

100%

Nilai fasilitas KITE IKM juga mengalami tren peningkatan walaupun sempat turun pada 2020. Penurunan tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19. Pada tahun pertama diberikan, nilai fasilitas KITE IKM hanya Rp2,72 miliar, tetapi pada 2022 angkanya sudah mencapai Rp43,89 miliar.

Seiring dengan pemberian fasilitas, kinerja ekspor oleh perusahaan yang menerima fasilitas KITE IKM ikut terdongkrak. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan awal penyaluran fasilitas KITE IKM, yakni membantu industri kecil dan menengah untuk lebih berkembang, termasuk memperluas jangkauan pasarnya.

Perbaikan kinerja ekspor oleh perusahaan-perusahaan penerima fasilitas KITE IKM bisa terlihat pada grafik di bawah ini. Pada 2017, nilai ekspor yang tercatat baru US$3,23 juta. Berselang 5 tahun, secara konsisten nilainya naik menjadi US$63,28 juta pada 2022.

(sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 20:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Jual Rokok Eceran, Apakah Pedagang Wajib Punya NPPBKC?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 15:30 WIB BEA CUKAI JAKARTA

Gandeng Satpol PP DKI, Bea Cukai Amankan Jutaan Rokok Ilegal

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Efisiensi Logistik, Pemerintah Kombinaskan INSW dan NLE

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Asistensi Fasilitas Kepabeanan, DJBC Beri Pelatihan Soal IT Inventory 

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah