Tren Pemadanan NIK-NPWP Melambat, DJP Buka Virtual Helpdesk

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mencatat sudah ada 59,08 juta atau 82,44% dari total 71,6 juta nomor pokok wajib pajak (NPWP) orang pribadi yang sudah dipadankan dengan nomor induk kependudukan (NIK).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2Humas) DJP Dwi Astuti mengatakan jumlah NPWP dan NIK yang sudah dinyatakan padan memang tidak bertambah terlalu signifikan.

"Memang yang sekarang ini tinggal yang susah-susah untuk dipadankan. Jadi, penambahannya tidak seperti pada awal-awal dulu yang bisa ratusan ribu. Jadi, dibandingkan dengan Agustus tidak terlalu banyak penambahannya," katanya, dikutip pada Jumat (27/10/2023).

Agar seluruh NPWP orang pribadi 100% terpadankan dengan NIK, lanjut Dwi, DJP telah memberikan pelayanan bantuan pemadanan kepada pihak ketiga melalui virtual helpdesk.

Contoh, pemberi kerja yang memiliki karyawan dapat melakukan pemadanan NIK dan NPWP secara massal. Terlebih, pemberi kerja perlu turut serta memadankan NIK dan NPWP mengingat pelaporan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan nantinya harus mencantumkan NIK.

"Mereka (pemberi kerja) mau memadankan secara massal, itu bisa. Makanya kami terus sosialisasi minta mereka melakukan pemadanan secara berjamaah, sangat bisa dalam sistem kita," tutur Dwi.

Dalam hal gagal memadankan NIK dan NPWP ketika mencoba melakukannya secara mandiri melalui DJP Online, wajib pajak perlu melakukan perbaikan data ke Dukcapil. Bila NIK gagal dipadankan dengan NPWP, artinya terdapat kesalahan data kependudukan di dukcapil.

"Artinya harus ada data dukcapilnya dulu yang diperbaiki, ini yang kita mengimbau buat wajib pajak yang memang ternyata tidak bisa dipadankan yang salahnya bukan data NPWP, tapi data NIK. Mau tidak mau harus ke dukcapil," ujar Dwi. (rig)