KOSTA RIKA

Tolak Proposal Kenaikan Pajak, Unjuk Rasa Berakhir Ricuh

Nora Galuh Candra Asmarani | Rabu, 14 Oktober 2020 | 16:04 WIB
Tolak Proposal Kenaikan Pajak, Unjuk Rasa Berakhir Ricuh

Ilustrasi. (DDTCNews)

SAN JOSE, DDTCNews – Aksi unjuk rasa yang menolak proposal kenaikan pajak di San Jose, Kosta Rika pada Selasa (13/10/2020) berujung ricuh.

Awalnya, aksi unjuk rasa berjalan lancar. Namun, bentrokan pecah ketika pengunjuk rasa mencapai gedung presiden dan berusaha menerobos barikade polisi. Polisi pun menggunakan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa.

"Tidak ada pajak lagi," teriak para pengunjuk rasa dalam aksi tersebut seperti dilansir alkhaleejtoday.co, dikutip Rabu (14/10/2020).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Untuk diketahui, aksi ini ditujukan untuk menentang proposal kenaikan pajak yang menjadi bagian dari negosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan International Monetary Fund (IMF).

Demonstrasi dilakukan untuk menekan agar kebijakan kenaikan pajak tidak masuk dalam proposal tersebut. Pemerintah Kosta Rika sebelumnya sudah menarik proposal kenaikan pajak pada Minggu (4/10/2020). Meski begitu, unjuk rasa tetap berlangsung.

Presiden Kosta Rika Carlos Alvarado dan Ketua DPR Eduardo Cruickshank sebelumnya mengumumkan akan memulai dialog dengan semua stakeholder. Para peserta dialog ini termasuk pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi.

Baca Juga:
Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Para stakeholder memiliki waktu 4 minggu untuk merumuskan proposal guna menghadapi krisis keuangan yang sedang dihadapi Kosta Rika. Sebelumnya, Pemerintah Kosta Rika telah mengusulkan privatisasi, kenaikan pajak, dan langkah-langkah penghematan tambahan sebelum bernegosiasi dengan IMF.

Seperti dilansir aljazeera.com, pemerintah tengah bernegosiasi dengan IMF untuk mengakses paket bantuan keuangan senilai USD$1,75 miliar. Paket bantuan diperlukan untuk membantu mengimbangi pukulan ekonomi akibat pandemi Covid-19

Rencana paket bantuan itu juga sempat dibahas oleh Menteri Keuangan Kosta Rika Elian Villegas dan Presiden World Bank Rodrigo Cubero pada September lalu. Salah satu substansi isi dalam proposal tersebut adalah menaikkan pajak penghasilan, properti dan pajak atas transaksi perbankan. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 12:50 WIB STATISTIK TARIF PAJAK

Beban Pajak Perseroan dengan Pemegang Saham Orang Pribadi di Indonesia

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra