KOSTA RIKA

Tolak Proposal Kenaikan Pajak, Unjuk Rasa Berakhir Ricuh

Nora Galuh Candra Asmarani | Rabu, 14 Oktober 2020 | 16:04 WIB
Tolak Proposal Kenaikan Pajak, Unjuk Rasa Berakhir Ricuh

Ilustrasi. (DDTCNews)

SAN JOSE, DDTCNews – Aksi unjuk rasa yang menolak proposal kenaikan pajak di San Jose, Kosta Rika pada Selasa (13/10/2020) berujung ricuh.

Awalnya, aksi unjuk rasa berjalan lancar. Namun, bentrokan pecah ketika pengunjuk rasa mencapai gedung presiden dan berusaha menerobos barikade polisi. Polisi pun menggunakan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa.

"Tidak ada pajak lagi," teriak para pengunjuk rasa dalam aksi tersebut seperti dilansir alkhaleejtoday.co, dikutip Rabu (14/10/2020).

Baca Juga:
Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Untuk diketahui, aksi ini ditujukan untuk menentang proposal kenaikan pajak yang menjadi bagian dari negosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan International Monetary Fund (IMF).

Demonstrasi dilakukan untuk menekan agar kebijakan kenaikan pajak tidak masuk dalam proposal tersebut. Pemerintah Kosta Rika sebelumnya sudah menarik proposal kenaikan pajak pada Minggu (4/10/2020). Meski begitu, unjuk rasa tetap berlangsung.

Presiden Kosta Rika Carlos Alvarado dan Ketua DPR Eduardo Cruickshank sebelumnya mengumumkan akan memulai dialog dengan semua stakeholder. Para peserta dialog ini termasuk pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi.

Baca Juga:
Dorong Transaksi Saham, Senat Filipina Setujui Penurunan Tarif Pajak

Para stakeholder memiliki waktu 4 minggu untuk merumuskan proposal guna menghadapi krisis keuangan yang sedang dihadapi Kosta Rika. Sebelumnya, Pemerintah Kosta Rika telah mengusulkan privatisasi, kenaikan pajak, dan langkah-langkah penghematan tambahan sebelum bernegosiasi dengan IMF.

Seperti dilansir aljazeera.com, pemerintah tengah bernegosiasi dengan IMF untuk mengakses paket bantuan keuangan senilai USD$1,75 miliar. Paket bantuan diperlukan untuk membantu mengimbangi pukulan ekonomi akibat pandemi Covid-19

Rencana paket bantuan itu juga sempat dibahas oleh Menteri Keuangan Kosta Rika Elian Villegas dan Presiden World Bank Rodrigo Cubero pada September lalu. Salah satu substansi isi dalam proposal tersebut adalah menaikkan pajak penghasilan, properti dan pajak atas transaksi perbankan. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan