KANADA

Tolak Pajak Karbon, Dua Gubernur Ini Layangkan Gugatan ke Pengadilan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 31 Juli 2018 | 16:20 WIB
Tolak Pajak Karbon, Dua Gubernur Ini Layangkan Gugatan ke Pengadilan

ONTARIO, DDTCNews – Gubernur Ontario dan Saskatchewan Kanada sepakat untuk bekerja sama dalam menentang pajak karbon (carbon tax) yang diterbitkan oleh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Penolakan tersebut kabarnya akan dibawa ke ranah pengadilan.

Gubernur Ontario Doug Ford mengatakan berbagai upaya akan diterapkan untuk menantang pemerintah federal yang sewenang-wenang mengenakan pajak karbon pada warga Ontario dan Saskatchewan.

“Pemerintah Ontario akan mendukung pemerintah Saskatchewan atas gugatan yang telah dilayangkan ke Pengadilan Banding. Ontario dan Saskatchewan juga sepakat pemerintah federal tidak dapat memaksakan pajak karbon,” demikian melansir Tax Notes International Vol.91 No.5, Selasa (31/7).

Baca Juga:
Begini Aturan Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan Pajak Karbon

Ford yang menjabat sejak 29 Juni lalu memiliki tekad keras untuk menghentikan pemberlakuan carbon tax. Program cap-and-trade yang berlaku sejak tahun 2017 akhirnya dicabut pada 3 Juli 2018, hingga akhirnya perdagangan emisi dilarang.

Ford pun mendapat dukungan dari Gubernur Saskatchewan Scott Moe yang menegaskan pajak karbon membuat kehidupan warga lebih tidak terjangkau. Jenis pemajakan ini tidak berdampak apa-apa terhadap lingkungan.

Pemajakan ini hanya membebani keuangan warga sebagai modal pemerintah dalam mendanai programnya. Aturan carbon tax tidaklah konstitusional,” ucap Moe.

Baca Juga:
Thailand Minta Pengusaha Siap-Siap, Pajak Karbon segera Berlaku

Gugatan itu bermula dari kewajiban setiap provinsi atau wilayah untuk menyerahkan rancangan penerapan carbon pricing ke pemerintah federal. Tapi jika rancangan itu tidak memenuhi standar federal maka kedua wilayah ini akan mendapat tarif karbon nasional.

Jika kedua wilayah itu tidak menerapkan carbon tax, pemerintah federal akan mengenakan pajak USD10 per-metrik-ton. Tarif tersebut pun akan semakin meningkat antara USD10 per tahun atau mencapai USD50 per-metric-ton pada 2022. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 November 2024 | 16:00 WIB PAJAK KARBON

OECD Dorong Indonesia Segera Terapkan Pajak Karbon

Minggu, 24 November 2024 | 15:00 WIB KANADA

Jelang Natal, Negara Ini Bakal Bebaskan PPN selama 2 Bulan

Sabtu, 23 November 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Thailand Minta Pengusaha Siap-Siap, Pajak Karbon segera Berlaku

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?