FILIPINA

Tingkatkan Daya Beli, Senator Ini Usul Penangguhan PPN untuk Kendaraan

Dian Kurniati | Sabtu, 28 Oktober 2023 | 08:30 WIB
Tingkatkan Daya Beli, Senator Ini Usul Penangguhan PPN untuk Kendaraan

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Senator Filipina Sherwin Gatchalian bakal mengusulkan penangguhan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan kendaraan listrik.

Gatchalian mengatakan insentif penangguhan PPN bakal membuat harga kendaraan listrik terasa lebih terjangkau bagi konsumen. Melalui strategi ini, permintaan terhadap kendaraan listrik diharapkan dapat meningkat.

"Ketentuan perpajakan terhadap kendaraan listrik harus ditinjau kembali, setidaknya dalam jangka pendek. Mungkin kita bisa mendapatkan penangguhan atau restitusi PPN 12% untuk kendaraan listrik dalam jangka waktu tertentu," katanya, dikutip pada Sabtu (28/10/2023).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Gatchalian mengatakan pemerintah perlu memberikan insentif dari berbagai lini untuk mendorong masyarakat beralih pada kendaraan listrik. Agar kendaraan listrik makin menarik, insentif harus diberikan dari sisi industri dan konsumen sekaligus.

Dia menjelaskan perlu kebijakan yang komprehensif demi meningkatkan penggunaan kendaraan listrik sebagaimana ditargetkan Presiden Ferdinand Marcos Jr, yakni 50% pada 2040. Dalam jangka waktu yang lebih pendek, Asosiasi Kendaraan Listrik Filipina (Electric Vehicle Association of the Philippines/EVAP) menargetkan ada 6,6 juta kendaraan listrik yang beroperasi di jalan pada 2030.

Menurutnya, pemerintah dan kongres telah mengesahkan UU Pengembangan Industri Kendaraan Listrik yang dapat menjadi fondasi pengembangan industri listrik di dalam negeri. Namun, dibutuhkan insentif ekstra agar masyarakat tertarik membeli kendaraan listrik yang telah diproduksi oleh industri di dalam negeri.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Di sisi lain, dia menyebut pemerintah juga harus menyediakan infrastruktur penunjang kendaraan listrik seperti stasiun pengisian daya di banyak lokasi.

Sementara itu, Presiden EVAP Edmund Araga menyebut hanya ada 15.300 unit kendaraan listrik di Filipina hingga 2022. Menurutnya, persoalan harga masih menjadi tantangan dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik.

Meski demikian, dia tetap optimistis pengguna kendaraan listrik ini bakal meningkat setiap tahun sejalan dengan produksi sepeda motor listrik.

"Kami mengharapkan terjadi peningkatan penggunaan sepeda motor listrik karena lebih terjangkau bagi masyarakat Filipina," ujarnya dilansir news.abs-cbn.com. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja