Tingginya Penerimaan Pajak Sektor Pergudangan Munculkan Kekhawatiran

JAKARTA, DDTCNews – Penerimaan pajak dari sektor transportasi dan pergudangan pada 2019 tercatat mengalami pertumbuhan paling tinggi secara tahunan. Apakah Anda sudah tahu?

Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dipublikasikan bersamaan dengan rilis data realisasi total penerimaan pajak 2019 yang hanya mencapai 84,4% dari target, penerimaan pajak dari sektor tersebut tercatat mengalami pertumbuhan 18,7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam wawancara dengan DDTCNews belum lama ini, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal mengatakan pergerakan penerimaan sektor tersebut ada pengaruh dari pesatnya perkembangan e-commerce.

“Itu menarik untuk dikaji. Ya memang arahnya ke sana,” katanya.

Yon mengaku pernah melihat data statistik pemanfaatan gudang. Dahulu, paparnya, 70% barang yang ada di gudang Indonesia merupakan barang produksi. Sisanya, sekitar 30% merupakan barang perdagangan. Namun, dominasi barang produksi justru berkurang, bahkan berbalik.

Menurutnya, data tersebut harus dianalisis lebih detail untuk menjadi bahan pertimbangan dalam meracik kebijakan. Pasalnya, dominasi barang dagang atau impor dalam gudang justru memuncul efek negatif pada industri dalam negeri yang perlu diantisipasi.

“Nah, sekarang kebalik karena 60% barang dagang – which is impor – ritel-ritel yang masuk dari mana-mana. Sisanya baru barang produksi, which is quite scary buat saya. Saya berharap perlu juga produksinya di sini [di Indonesia],” papar Yon.

Anda bisa membaca wawancara lengkap dengan Yon dalam majalah InsideTax edisi ke-41 bertajuk ‘Antara Relaksasi dan Mobilisasi’. Download majalah InsideTax di sini.

Kendati mencatatkan pertumbuhan paling tinggi, kontribusi penerimaan pajak sektor transportasi dan pergudangan hanya mencapai 4,1%. Dalam kelompok 6 sektor utama yang menjadi penopang penerimaan pajak, porsi tersebut tercatat paling kecil.

Berikut perincian detail penerimaan pajak 6 sektor utama pada 2019:

Sumber: Paparan Kemenkeu, Selasa (7/1/2020). (kaw)