BERITA PAJAK HARI INI

Tetap Optimis Saat Penerimaan Sempoyongan

Redaksi DDTCNews | Rabu, 11 Mei 2016 | 22:17 WIB
Tetap Optimis Saat Penerimaan Sempoyongan

JAKARTA, DDTCNews — Berita tentang optimisme proyeksi perekonomian Indonesia bertebaran di sejumlah media nasional pagi ini, Rabu (11/5), seiring dengan semakin dekatnya penyampaian Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro APBN 2017 oleh pemerintah ke DPR.

Menariknya, di tengah optimisme itu, hingga pekan kedua Mei, penerimaan APBN 2016 baru 23% dengan realisasi belanja 28%. Khusus untuk penerimaan pajak, hingga akhir April 2016 baru Rp272 triliun, lebih rendah dari capaian periode sama tahun sebelumnya Rp309 triliun.

Lalu, apa dasar optimisme proyeksi perekonomian pemerintah, di tengah pertumbuhan penerimaan pajak yang minus dan ancaman pelebaran defisit anggaran yang membayangi akibat ketidakpastian RUU Pengampunan Pajak? Berikut ringkasan berita selengkapnya:

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari
  • Target APBN 2017 Terlalu Optimistis: Target pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,5%-5,9% terlalu optimistis karena faktor eksternal yang masih belum bersahabat.
  • Panama Papers Jadi Input Pengampunan Pajak: Data Panama Papers akan dipakai pemerintah dalam penerapan tax amnesty.
  • Penerimaan Tak Maksimal, Realisasi Defisit APBN Bengkak: Untuk mengantisipasi pelebaran defisit, pemerintah akan memangkas belanja nonprioritas.
  • Belanja Lamban, Presiden Tegur Para Menteri: Presiden menegur kementerian/ lembaga yang tidak merealisasikan belanja modal sejak awal tahun.
  • Penyerapan SUN di Bawah Target: Akibat permintaan yield yang tinggi, pemerintah hanya memenangkan SUN Rp6,15 triliun dari target Rp12 triliun.
  • Ditjen Pajak Siap Hadapi Gayus: Ditjen Pajak yakin menang atas gugatan Gayus Tambunan, karena sudah memecatnya sejak Mei 2010.
  • Korupsi Audit: Peer Review BPK Polandia terhadap BPK menunjukkan BPK belum patuh pada kode etik. (Opini Kompas - Dedi Haryadi)
  • Perppu Pengampunan Pajak: Usulan Perppu sebagai payung hukum layak dipertimbangkan. (Opini Bisnis Indonesia - Yehiskiel M. Tiranda)
  • DJP Jabar Mulai Sandera Penunggak: Untuk kali pertama, Kanwil DJP Jawa Barat I melakukan gijzeling terhadap wajib pajak orang pribadi.
  • Dana Talangan untuk Yunani segera Turun: Yunani & Eropa akan menyepakati pencairan dana talangan Eur86 miliar setara Rp1.228 triliun.
  • BI Untung Besar dari Intervensi Rupiah: Net Surplus BI setelah pajak selama 2015 mencapai Rp59 triliun, kembali memperbarui rekor terbesarnya sepanjang sejarah.*

Baca :


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Senin, 21 Oktober 2024 | 14:32 WIB CORETAX SYSTEM

Urus Pemeriksaan Bukper: Coretax Bakal Hadirkan 4 Fitur Baru

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN