BERITA PAJAK HARI INI

Tetap Optimis Saat Penerimaan Sempoyongan

Redaksi DDTCNews | Rabu, 11 Mei 2016 | 22:17 WIB
Tetap Optimis Saat Penerimaan Sempoyongan

JAKARTA, DDTCNews — Berita tentang optimisme proyeksi perekonomian Indonesia bertebaran di sejumlah media nasional pagi ini, Rabu (11/5), seiring dengan semakin dekatnya penyampaian Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro APBN 2017 oleh pemerintah ke DPR.

Menariknya, di tengah optimisme itu, hingga pekan kedua Mei, penerimaan APBN 2016 baru 23% dengan realisasi belanja 28%. Khusus untuk penerimaan pajak, hingga akhir April 2016 baru Rp272 triliun, lebih rendah dari capaian periode sama tahun sebelumnya Rp309 triliun.

Lalu, apa dasar optimisme proyeksi perekonomian pemerintah, di tengah pertumbuhan penerimaan pajak yang minus dan ancaman pelebaran defisit anggaran yang membayangi akibat ketidakpastian RUU Pengampunan Pajak? Berikut ringkasan berita selengkapnya:

Baca Juga:
Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa
  • Target APBN 2017 Terlalu Optimistis: Target pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,5%-5,9% terlalu optimistis karena faktor eksternal yang masih belum bersahabat.
  • Panama Papers Jadi Input Pengampunan Pajak: Data Panama Papers akan dipakai pemerintah dalam penerapan tax amnesty.
  • Penerimaan Tak Maksimal, Realisasi Defisit APBN Bengkak: Untuk mengantisipasi pelebaran defisit, pemerintah akan memangkas belanja nonprioritas.
  • Belanja Lamban, Presiden Tegur Para Menteri: Presiden menegur kementerian/ lembaga yang tidak merealisasikan belanja modal sejak awal tahun.
  • Penyerapan SUN di Bawah Target: Akibat permintaan yield yang tinggi, pemerintah hanya memenangkan SUN Rp6,15 triliun dari target Rp12 triliun.
  • Ditjen Pajak Siap Hadapi Gayus: Ditjen Pajak yakin menang atas gugatan Gayus Tambunan, karena sudah memecatnya sejak Mei 2010.
  • Korupsi Audit: Peer Review BPK Polandia terhadap BPK menunjukkan BPK belum patuh pada kode etik. (Opini Kompas - Dedi Haryadi)
  • Perppu Pengampunan Pajak: Usulan Perppu sebagai payung hukum layak dipertimbangkan. (Opini Bisnis Indonesia - Yehiskiel M. Tiranda)
  • DJP Jabar Mulai Sandera Penunggak: Untuk kali pertama, Kanwil DJP Jawa Barat I melakukan gijzeling terhadap wajib pajak orang pribadi.
  • Dana Talangan untuk Yunani segera Turun: Yunani & Eropa akan menyepakati pencairan dana talangan Eur86 miliar setara Rp1.228 triliun.
  • BI Untung Besar dari Intervensi Rupiah: Net Surplus BI setelah pajak selama 2015 mencapai Rp59 triliun, kembali memperbarui rekor terbesarnya sepanjang sejarah.*

Baca :


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Coretax Diterapkan 1 Januari 2025, PKP Perlu Ajukan Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%