PEREKONOMIAN INDONESIA

Tertekan Situasi Global, Pemerintah Klaim Daya Beli Masyarakat Menguat

Redaksi DDTCNews | Senin, 09 Mei 2022 | 08:30 WIB
Tertekan Situasi Global, Pemerintah Klaim Daya Beli Masyarakat Menguat

Pembeli mencoba jilbab yang akan dibelinya di kawasan Jembatan Penyeberangan Multiguna atau Skybridge Tanah Abang, Jakarta, Jumat (1/4/2022). Sejumlah pedagang menyatakan omzet jelang bulan Ramadhan meningkat sekitar 30-40 persen dibandingkan dua tahun terakhir yang terdampak pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.
 

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengeklaim situasi perekonomian nasional saat ini dalam kondisi yang baik, kendati ada tekanan dari sisi eksternal.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan optimisme ini muncul berdasarkan sejumlah indikator perekonomian yang juga menunjukkan penguatan. Salah satunya, daya beli masyarakat yang tercatat stabil terlihat dari kinerja sisi demand yang positif dan kekuatan produksi meningkat.

Edy mengungkapkan dari sisi demand, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mencatatkan ekspansi 6 bulan berturut-turut dengan posisi terakhir di level 111 atau di zona optimis (>100).

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

"Ini menunjukkan bahwa optimisme konsumen terhadap perekonomian terjaga," kata Edy dikutip dari siaran pers KSP, Senin (9/5/2022).

Kinerja demand yang positif, ujar Edy, juga ditunjukkan oleh indeks penjualan ritel yang tumbuh 8,6 persen (year on year/yoy) pada Maret 2022. Menurutnya, pertumbuhan penjualan ritel yang cukup tinggi menjadi hal penting, mengingat penopang utama Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah konsumsi rumah tangga.

"Tren positif pertumbuhan penjualan ritel dan IKK diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekononi di kuartal I/2022," jelasnya.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Sementara dari sisi kekuatan produksi, lanjut Edy, terlihat dari keyakinan manajer bisnis di sektor manufaktur Indonesia yang masih berada di zona ekspansif level 51,3 pada Maret 2022. Capaian tersebut konsisten mengalami ekspansi selama 7 bulan berturut-turut.

Selain itu, kinerja positif sisi produksi juga tampak dari utilisasi industri pengolahan, yang mendekati level sebelum pandemi, yakni 72,45% pada kuartal I/2022. "Dengan demikian risiko inflasi ke depan dapat diminimalisir," katanya.

Edy membeberkan siasat yang dijalankan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Dari sisi internal, dia menyatakan, pemerintah telah berhasil melakukan penanganan dan pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Sedangkan secara eksternal, sambung dia, Indonesia diuntungkan dengan komoditas unggulan ekspor yang memberikan dukungan fiskal.

"Indonesia mencatat surplus neraca dagang 23 bulan berturut-turut. Kombinasi faktor-faktor ini menguatkan kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia, sehingga investasi asing (FDI) pada kuartal I/2022 tumbuh signifikan 31,8 persen yoy," imbuh Edy.

Meski demikian, lanjut Edy, Indonesia tetap harus mewaspadai dampak lanjutan transmisi dari perang, kenaikan harga komoditas, kondisi pandemi Covid-19 di China, dan potensi penurunan pertumbuhan ekonomi global.

Baca Juga:
UU APBN 2025, Prabowo Bisa Ubah Rincian Belanja Pusat dengan Perpres

Jika kondisi tersebut terus berkelanjutan, kata Edy, dampaknya akan merembet pada meningkatnya inflasi, penurunan daya beli, dan menekan fiskal.

"Mengingat APBN harus lebih banyak menyediakan dukungan bantalan sosial bagi masyarakat, dan terakhir menekan pasar keuangan melalui pelemahan rupiah serta meningkatnya tingkat bunga pasar," tambahnya.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai langkah antisipatif. Di antaranya, melakukan diversifikasi tujuan ekspor maupun sumber impor dan mendorong penggunaan local currency settlement system (LCS) dalam transaksi ekspor impor, serta mendorong efisiensi dan pemulihan industri pengolahan.

"Pemerintah juga memperkuat perlindungan sosial ekonomi yang lebih tepat sasaran melalui reformasi subsidi dan pembenahan basis data," katanya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja