Ternyata Begini Dampak Perpajakan UU Cipta Kerja bagi Industri Sawit

JAKARTA, DDTCNews - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebutkan perubahan kebijakan perpajakan dalam UU No.11/2020 menimbulkan dampak positif dan potensi negatif bagi pelaku usaha pada tahun ini.

Kepala Kompartemen Perpajakan GAPKI Yustinus Lambang Setyo Putro mengatakan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja klaster perpajakan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi industri perkebunan kelapa sawit.

Penurunan tarif PPh badan misalnya, memberikan dampak positif. "Pengusaha sawit juga menanggung risiko besar dari penurunan tarif PPh badan atas revaluasi aset pada 2015-2016," katanya dalam acara Sosialisasi Perubahan UU Pajak PascaUU Cipta Kerja, Jumat (21/5/2021).

Yustinus menuturkan revaluasi aset tanaman yang dilakukan banyak perusahaan perkebunan pada 2015-2016 berpotensi membuat adanya gap antara penghitungan penyusutan aset secara komersial dan ketentuan fiskal.

Dengan demikian, akan meningkatkan potensi terjadinya koreksi dari fiskus dan dikenakan PPh Pasal 19 atas revaluasi aktiva. Kemudian dampak perubahan kebijakan perpajakan dalam UU Cipta Kerja juga berlaku pada aspek perpajakan atas dividen.

Dia menyebutkan dividen bukan sebagai objek pajak merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Tantangan bagi pengusaha perkebunan adalah kewajiban melakukan pembukuan terpisah antara pendapatan bukan objek pajak dan pendapatan yang menjadi objek pajak.

Menurutnya, Ditjen Pajak (DJP) perlu memberikan penjelasan yang lebih detail perihal kewajiban melakukan pembukuan terpisah seperti yang diamanatkan oleh PP No.94/2010.

Regulasi tentang pembukuan terpisah ini juga sering kali menimbulkan sengketa pajak dalam hal teknis standar pembuatan pembukuan terpisah, alokasi biaya dan penetapan alokasi biaya untuk mendapatkan penghasilan yang menjadi objek dan bukan objek pajak.

Selanjutnya, tantangan lain yang dihadapi pengusaha perkebunan kelapa sawit adalah tren kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB-P3).

Yustinus mengatakan perusahaan yang beroperasi di daerah terpencil menghadapi dilema saat hendak membangun infrastruktur umum pendukung kegiatan usaha, karena pada tahun selanjutnya NJOP PBB perkebunan meningkat.

"PBB sektor perkebunan ini akan selalu meningkat setiap tahun. Karena itu, perlu dibuat tata cara penghitungan [NJOP] yang lebih transparan," terang Yustinus.

Ia menambahkan pengusaha perkebunan kelapa sawit secara natural wajib patuh pajak. Pasalnya, model bisnis perkebunan merupakan usaha jangka panjang, padat modal dan menyerap banyak tenaga kerja.

"Kami berusaha selalu patuh karena akan rugi jika tidak patuh pajak. Karena ini merupakan investasi pada tanaman dan pabrik, jadi perusahaan tidak bisa ditutup dan dibuka lagi," imbuhnya. (Bsi)