VIETNAM

Termasuk Insentif Pajak, Stimulus Sekitar Rp74 Triliun Segera Dirilis

Dian Kurniati | Jumat, 13 Agustus 2021 | 15:58 WIB
Termasuk Insentif Pajak, Stimulus Sekitar Rp74 Triliun Segera Dirilis

Ilustrasi. 

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam akan kembali meluncurkan paket stimulus senilai VND118 triliun atau sekitar Rp74 triliun dalam waktu dekat.

Wakil Menteri Keuangan Nguyen Duc Chi mengatakan stimulus itu diluncurkan untuk membantu dunia usaha bertahan di tengah lonjakan kasus Covid-19. Dia menyebut ada sejumlah insentif pajak yang masuk dalam paket stimulus.

"Target utama paket tersebut adalah bisnis yang terdampak pandemi," katanya, dikutip pada Jumat (13/8/2021).

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Chi mengatakan dunia usaha yang memenuhi syarat dapat memperoleh sejumlah insentif pajak. Insentif tersebut yakni pemotongan pajak penghasilan dan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) pada industri sektor pariwisata dan transportasi.

Pemotongan pajak akan diberikan pada bisnis dengan omzet tahunan di bawah VND200 miliar atau Rp126 miliar. Adapun pemotongan yang diberikan dapat mencapai separuh dari jumlah pajak terutang.

Selain itu, insentif lain yang akan diberikan misalnya pengurangan biaya penggunaan lahan dan penundaan pembayaran lainnya.

Baca Juga:
Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

Chi menyebut pemerintah juga mempertimbangkan paket bantuan lain senilai VND20 triliun untuk membantu pebisnis menghadapi kesulitan luar biasa akibat pandemi Covid-19. Kemenkeu telah mengumpulkan berbagai masukan dan umpan balik dari kementerian dan lembaga lainnya mengenai paket tersebut.

"Setelah selesai, proposal akan dipresentasikan di depan Komite Tetap Majelis Nasional untuk ditinjau,” ujarnya.

Selain dari sisi fiskal, intervensi juga dilakukan dari sisi moneter. Kepada perbankan, Wakil Gubernur Bank Negara Vietnam Dao Minh Tu telah menginstruksikan penyesuaian suku bunga sejak awal pandemi.

Baca Juga:
Diperpanjang hingga 2030, Lahan Pertanian di Negara Ini Bebas Pajak

Saat ini, bank komersial di Vietnam telah sepakat memangkas suku bunganya agar membantu dunia usaha melonggarkan likuiditas. Otoritas, sambungnya, akan memastikan semua bank menjalankan komitmen menurunkan suku bunga kredit.

"Prioritas utama bank sentral Vietnam adalah agar bisnis menerima semua dukungan yang mereka butuhkan untuk bangkit kembali setelah pandemi," katanya, seperti dilansir vietnamplus.vn. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Senin, 23 Desember 2024 | 17:30 WIB KABUPATEN SIDOARJO

Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi