Terdampak Perang Ukraina, Relaksasi Angsuran PPh Badan Diperpanjang

PHNOM PENH, DDTCNews - Pemerintah Kamboja memutuskan untuk memperpanjang penangguhan angsuran PPh badan pada industri tekstil hingga 2025.

Kementerian Keuangan menyatakan relaksasi tersebut diberikan untuk meringankan beban keuangan industri tekstil karena penurunan pesanan akibat perang di Ukraina. Meski demikian, relaksasi hanya diberikan kepada industri tekstil yang memenuhi syarat.

"Beberapa kriteria kelayakan didasarkan pada skala dan ruang lingkup operasi, keberlanjutan, dan dukungan pekerja," bunyi keterangan Kemenkeu, dikutip pada Sabtu (14/1/2023).

Selain industri tekstil, Kemenkeu menyebut relaksasi angsuran PPh badan juga dapat dinikmati pelaku usaha garmen, tas, alas kaki dan topi.

Presiden Asosiasi Alas Kaki Kamboja Ly Kunthai mengatakan relaksasi angsuran PPh badan akan melonggarkan arus kas pelaku usaha yang terdampak perang Rusia-Ukraina. Menurutnya, angsuran PPh badan kira-kira setara dengan 1% dari pengeluaran rutin industri garmen dan alas kaki.

Dia menjelaskan perang di Ukraina telah menyebabkan penurunan pesanan sebesar 30%-40%. Kondisi ini menyebabkan para pekerja berisiko tinggi mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dia memperkirakan penurunan pesanan produk garmen dan alas kaki akan memburuk dan berlanjut pada tahun ini.

"Relaksasi pajak ini, meski tidak banyak, menggambarkan fokus pemerintah pada sektor swasta," ujarnya dilansir thestar.com.my.

Ditjen Bea dan Cukai mencatat Kamboja mengekspor produk garmen, alas kaki, dan barang-barang terkait tekstil lainnya senilai US$10,092 miliar pada Januari-November 2022 atau tumbuh 17,62%. Ekspor produk tersebut berkontribusi 49,33% terhadap total ekspor Kamboja pada Januari-November 2022 yang senilai US$20,458 miliar. (sap)