PMK 38/2024

Terbit, Sri Mulyani Tetapkan Tarif Baru Bea Keluar Mineral Logam

Nora Galuh Candra Asmarani | Rabu, 05 Juni 2024 | 10:10 WIB
Terbit, Sri Mulyani Tetapkan Tarif Baru Bea Keluar Mineral Logam

Lampiran PMK 38/2024. 

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan baru tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Peraturan baru yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 38/2024.

Beleid mulai berlaku pada 3 Juni 2024 ini dirilis untuk menyederhanakan ketentuan penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar beserta tarifnya. Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar yang sebelumnya diatur dalam PMK 39/2022 sudah mengalami perubahan sebanyak 3 kali.

“... untuk simplifikasi ketentuan mengenai penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, PMK 39/2022 s.t.d.t.d PMK 71/2023 perlu diganti,” bunyi salah satu pertimbangan PMK 38/2024, dikutip pada Selasa (4/6/2024).

Baca Juga:
Berupaya Pangkas Impor BBM, RI Optimalkan Kilang Minyak Domestik

Pemerintah juga mengeklaim sebagai dukungan kebijakan hilirisasi industri mineral logam di dalam negeri melalui pemanfaatan fasilitas pemurnian mineral logam (smelter) serta sebagai kelanjutan dari penyelesaian pembangunan smelter, PMK 39/2022 s.t.d.t.d PMK 71/2023 perlu diganti.

Adapun salah satu perubahan yang paling mencolok dalam PMK 38/2024 terkait dengan produk hasil pengolahan mineral logam. Hal tersebut terlihat dari Pasal 11 PMK 38/2024 yang berubah apabila dibandingkan dengan PMK 39/2022 s.t.d.t.d PMK 71/2023.

Ekspor Produk Hasil Pengolahan Mineral Logam

Dalam peraturan sebelumnya, ketentuan penetapan tarif bea keluar atas ekspor produk hasil mineral logam didasarkan pada progres fisik pembangunan smelter (3 tahap). Tarif ketiga tahap dibedakan antara periode sampai 31 Desember 2023 dan periode Januari 2024-31 Mei 2024.

Baca Juga:
DHE SDA Wajib Parkir 100% Setahun, Aturan Insentif Pajak Tak Direvisi

Pada periode sampai dengan 31 Desember 2023, tarif bea keluar bervarasi dari 2,5% hingga 10%. Sementara pada 1 Januari 2024-31 Mei 2024, tarif bea keluar bervariasi antara 5% hingga 15%. Simak detailnya ‘PMK Baru, Sri Mulyani Ubah Bea Keluar Produk Pengolahan Mineral Logam’.

Lantas, sekarang, melalui PMK 38/2024, tidak ada lagi ketentuan tahap progres fisik pembangunan smelter. Tarif bea keluar hanya didasarkan pada jenis produk hasil pengolahan mineral logam serta pos tarif. Adapun tarif bea keluar hanya 5% dan 7,5%.

  • Konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% Cu (ex 2603.00.00) tarif bea keluar 7,5%.
  • Konsentrat besi laterit (gutit,hematit,magnetit) dengan kadar ≥ 50% Fe dan kadar (Al2O3+SiO2) ≥ 10% (ex 2601.11.10; ex 2601.11.90; ex 2601.12.10; ex 2601.12.90) tarif bea keluar 5%.
  • Konsentrat timbal dengan kadar ≥ 56% Pb (ex 2607.00.00) tarif bea keluar 5%.
  • Konsentrat seng dengan kadar ≥ 51% Zn (ex 2608.00.00) tarif bea keluar 5%.

“Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, PMK 39/2022 s.t.d.t.d PMK 71/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi penggalan Pasal 14 PMK 38/2024.

Baca Juga:
Faktur yang Ditandatangani Melonjak, Kapasitas Unggah Coretax Naik

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Perdagangan juga merevisi Permendag 23/2023 dengan Permendag 11/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Simak ‘Pemerintah Putuskan Merelaksasi Ekspor Sejumlah Komoditas Pertambangan’.

Salah satu poin perubahannya adalah relaksasi untuk komoditas konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda. Atas komoditas-komoditas itu, ekspornya masih bisa dilakukan hingga 31 Desember 2024. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 28 Januari 2025 | 11:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Berupaya Pangkas Impor BBM, RI Optimalkan Kilang Minyak Domestik

Sabtu, 25 Januari 2025 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

DHE SDA Wajib Parkir 100% Setahun, Aturan Insentif Pajak Tak Direvisi

Kamis, 23 Januari 2025 | 08:35 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Faktur yang Ditandatangani Melonjak, Kapasitas Unggah Coretax Naik

Rabu, 22 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

BI Sebut Penerapan PP 36/2023 Ikut Tingkatkan Cadangan Devisa 2024

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi