Teknologi Blockchain Bisa Cegah Praktik Penipuan Pajak

LONDON, DDTCNews – Belum tercapainya kesepakatan antara Uni Eropa dan Inggris dalam masa transisi Brexit diklaim akan meningkatkan potensi terjadinya penipuan pajak dalam perdagangan internasional.

Jesse Chenard, CEO Fintech MonetaGo mengatakan belum adanya kesepakatan di bidang ekonomi dan perdagangan internasional menjadi ancaman serius bagi Inggris. Menurutnya, potensi terjadinya penipuan dalam area tersebut, termasuk penerimaan pajak makin terbuka lebar.

"Pemerintah mengatakan dengan atau tidak ada kesepakatan, pebisnis harus mempersiapkan dokumen baru seperti deklarasi kepabeanan dan cukai. Ini justru akan menimbulkan gangguan jangka pendek pada lalu lintas perdagangan," katanya, dikutip Senin (21/12/2020).

Chenard meyakini hubungan ekonomi antara Inggris dan Eropa akan tetap berjalan. Meski begitu, ia mengimbau otoritas Negeri Ratu Elizabeth untuk segera mungkin memberikan kejelasan tentang masa depan perdagangan antara Inggris dan Uni Eropa.

Saat ini, lanjutnya, Inggris menghadapi tiga tantangan dalam pengelolaan perdagangan dengan Uni Eropa. Ketiga tantangan tersebut adalah meningkatnya ketidakpastian regulasi, kekacauan kegiatan ekspor-impor, dan proses administrasi yang lebih lama.

Menurutnya, ketiga tantangan itu merupakan kombinasi yang sempurna untuk melakukan penipuan dalam perdagangan internasional dan pajak. Untuk itu, ia juga berharap teknologi blockchain dapat digunakan pemerintah sebagai solusi perdagangan lintas batas dengan Uni Eropa.

"Dengan blockchain, sejumlah dokumen berjalan secara otomasi dan dapat diverifikasi. Data yang masuk dalam sistem blockchain tidak dapat diubah dapat memberikan transparansi secara penuh," tutur Chenard seperti dilansir thefintechtimes.com.

Dia mencontohkan aplikasi blockchain dapat memberikan manfaat untuk memerangi faktur pajak fiktif dalam kegiatan ekspor-impor. Menurutnya, implementasi PPN rentan dijadikan alat penipuan karena mekanisme pelaporan pajaknya dilakukan secara self assessment.

Belum lagi, risiko bertambah tinggi karena penegakan regulasi yang berbeda-beda di antara negara anggota Uni Eropa. Untuk itu, perlu teknologi yang tepat guna mengurangi risiko yang mengarah kepada penipuan dan berpotensi menimbulkan lebih banyak masalah," ujarnya. (rig)