INGGRIS

Tax Refund untuk Turis Asing Dihilangkan, Pengusaha Gugat Pemerintah

Redaksi DDTCNews | Selasa, 03 November 2020 | 10:18 WIB
Tax Refund untuk Turis Asing Dihilangkan, Pengusaha Gugat Pemerintah

Ilustrasi. (DDTCNews)

LONDON, DDTCNews – Pengelola Bandara Heathrow berencana menggugat secara hukum terhadap keputusan pemerintah yang akan menghapus kebijakan pengembalian PPN atau tax refund untuk turis asing yang berkunjung ke Inggris mulai 31 Desember 2020.

Jubir bandara tersibuk di Inggris tersebut mengatakan keputusan pemerintah makin menekan industri penerbangan dan sektor ritel. Tak hanya itu, daya saing pelaku usaha juga tergerus lantaran Inggris menjadi satu-satunya negara di Eropa yang tidak menerapkan tax refund.

"Departemen Keuangan telah gagal melakukan analisis ekonomi yang tepat dan gagal memahami implikasi kebijakan ini terhadap hilangnya pekerjaan di berbagai sektor," katanya dikutip Selasa (3/11/2020).

Baca Juga:
Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Gelombang protes atas kebijakan pemerintah yang menghapus skema pengembalian pajak tidak hanya datang dari industri penerbangan. Industri ritel Inggris juga akan melakukan gugatan hukum terhadap keputusan pemerintah.

Salah satunya datang dari raksasa ritel spesialis tax refund turis asing Global Blue. Korporasi juga dilaporkan akan mengambil bagian untuk melakukan tindakan hukum kepada pemerintah yang akan diumumkan pada pekan ini.

Mark & Spencer dan Selfridges bahkan sudah merilis laporan dampak kebijakan bagi industri ritel di Inggris. Laporan tersebut menyebutkan penghapusan tax refund akan mengurangi minat belanja turis asing sampai dengan miliaran poundsterling.

Baca Juga:
Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Selanjutnya, potensi penerimaan pajak yang hilang karena lesunya volume belanja ditaksir mencapai £2 miliar atau setara dengan Rp37,7 triliun per tahun. Kebijakan ini juga berpotensi menghilangkan sekitar 70.000 pekerjaan di seluruh wilayah Inggris.

Asosiasi pelaku usaha ritel/Association of International Retail (AIR) mendesak otoritas fiskal untuk meninjau kembali penghapusan tax refund. AIR menegaskan kebijakan fiskal seharusnya melindungi daya saing Inggris sebagai negara tujuan belanja dan ritel di Eropa.

"Semua pihak bertanggung jawab untuk tetap mempekerjakan ribuan orang dan mengamankan miliaran pound pengeluaran wisatawan internasional setiap tahun. Kami sedang menjajaki semua opsi yang tersedia untuk keputusan ini," sebut AIR seperti dikutip dari Yahoo Finance. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Rabu, 29 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ingin Kenakan Bea Masuk 100 Persen atas Impor Semikonduktor

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi