INDIA

Tarif Windfall Tax untuk Produsen Bahan Bakar Jet Akhirnya Dinaikkan

Vallencia | Minggu, 08 Januari 2023 | 11:30 WIB
Tarif Windfall Tax untuk Produsen Bahan Bakar Jet Akhirnya Dinaikkan

Ilustrasi.

NEW DELHI, DDTCNews – Pemerintah India menaikkan tarif windfall tax atas beberapa produk minyak bumi, termasuk aviation turbine fuel (ATF) atau bahan bakar jet.

Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC) menyebut windfall tax atas ATF dinaikkan INR3 per liter. Kenaikan tarif windfall tax ini ditetapkan sehubungan dengan adanya perolehan keuntungan produsen ATF yang melebihi batas wajar.

“Pajak rejeki nomplok atas ATF dinaikkan dari INR1,5 menjadi INR4,5 per liter, bea atas minyak mentah juga dinaikkan dari INR1,700 ($20,52) menjadi INR2,100 ($25,34) per ton,” dikutip dari aerotime.aero, Minggu (8/1/2023).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Mulanya, negara bagian berusaha mengenakan pajak setelah penyuling lokal mulai mencari pasar luar negeri dalam memasarkan produk mereka. Negara bagian pun telah mengimpor minyak dari Rusia jauh di bawah batas harga $60 per barel yang diberlakukan oleh negara barat.

Hal ini mendapat sambutan positif dari Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman pada 1 Juli 2022. Dia mengatakan pemerintah senang dengan adanya ekspor yang berjalan baik. Pemerintah telah mencium adanya keuntungan berlebih dari situasi tersebut.

Pemerintah India kemudian memperkenalkan windfall tax atas ATF pada 1 Juli 2022. Saat itu, tarif pungutan windfall tax atas ATF ditetapkan INR6 per liter. Pajak ini ditinjau secara berkala setiap dua minggu dan dapat berubah tergantung pada harga minyak mentah.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Sementara itu, pada September 2022, Uni Eropa juga menyetujui kebijakan windfall tax terhadap perusahaan energi. Wakil Presiden Komisi Eropa Frans Timmermans menyebutkan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk mendorong masyarakat beralih ke energi terbarukan.

“Era bahan bakar fosil murah sudah berakhir. Dan semakin cepat kita beralih ke energi terbarukan yang murah, bersih, dan buatan sendiri, semakin cepat kita kebal terhadap pemerasan energi Rusia,” ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja