MALTA

Tarif PPN Masker dan Pelindung Muka Dipangkas Jadi 5%

Redaksi DDTCNews | Senin, 15 Juni 2020 | 16:11 WIB
Tarif PPN Masker dan Pelindung Muka Dipangkas Jadi 5%

Suasana sore di salah satu jalan di Valetta, Malta.(trekearth.com/George Rumpler)

VALLETTA, DDTCNews - Pemerintah Malta resmi memangkas tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk penjualan barang seperti masker dan pelindung muka/face shield untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Beleid pemangkasan tarif PPN untuk masker dan pelindung wajah ini diteken pada 8 Mei 2020. Tarif PPN untuk masker dan pelindung wajah dipangkas menjadi 5% dari yang semula berlaku tarif umum PPN sebesar 18%.

"Ketetapan Hukum No.186 yang mengurangi tarif PPN untuk masker dan pelindung wajah telah dibuat dengan menambahkan kedua komoditas barang tersebut dalam daftar barang kena PPN 5% dalam UU PPN," tulis keterangan resmi Pemerintah Malta, Senin (15/6/2020).

Baca Juga:
Pasca-Pandemi, Negara-negara Mulai Perketat Pemberian Insentif Pajak

Selain memangkas tarif PPN untuk masker dan pelindung wajah, pemerintah juga menetapkan kebijakan baru terkait dengan penjualannya. Otoritas menetapkan harga eceran tertinggi masker bedah/medis €0,95 per masker atau setara Rp15.000 dan pelindung muka €5 atau Rp79.000.

Pemerintah juga memperkenalkan subsidi masker Covid-19 bagi ritel atau apotek yang terdampak kebijakan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Pelaku usaha yang mengalami kerugian atas kebijakan tersebut diperkenankan mengklaim kerugian tersebut kepada pemerintah.

"Skema subsidi masker diluncurkan untuk membantu apotek dalam mengurangi kerugian yang disebabkan kebijakan batas harga penjualan," terang keterangan tertulis itu.

Baca Juga:
Kelas Menengah Indonesia Turun, Jokowi: Problem di Hampir Semua Negara

Pemerintah negara di tengah Laut Mediterania ini menyebutkan kebijakan ambang batas penjualan masker dan pemotongan PPN dalam rangka mengamankan pasokan masker dan pelindung wajah tetap tersedia di pasaran dengan harga terjangkau.

Pelaku usaha yang dirugikan dapat mengajukan klaim kerugian dari selisih batas maksimal €0,95 untuk stok barang yang dibeli pada periode 14 April 2020 hingga 4 Mei 2020.

Seperti dilansir mondaq.com, skema pengembalian uang kepada pelaku usaha ini dikelola kantor badan investasi atau Malta Investment Management Company Limited (MIMCOL).

Pelaku usaha yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan pengembalian dana secara langsung melalui portal MIMCOL beserta dokumen pendukung yang harus diisi. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 September 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kelas Menengah Indonesia Turun, Jokowi: Problem di Hampir Semua Negara

Minggu, 01 September 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dampak Pandemi Covid-19, BPS Catat Kelompok Kelas Menengah Kian Rentan

Jumat, 24 Mei 2024 | 11:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Pemerintah Baru akan Mewarisi APBN yang Kredibel

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya